Jokowi dan PDIP Respons Effendi soal Hasto Dibantu dari Buruan KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Eks politikus PDIP Effendi Simbolon membantah bahwa penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap Harun Masiku sekarang sebagai corak politisasi norma dan didalangi Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

Effendi justru menyebut bahwa selama ini Jokowi ikut membantu Hasto dari kejaran KPK. Buktinya, hingga akhir periode ketua KPK 2019-2024, kasus Hasto menurut Effendi tak pernah diutak-atik.

DPP PDIP hingga Jokowi pun merespons pernyataan Effendi tersebut.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menilai pernyataan Effendi bertentangan dengan kebenaran sebaliknya. Menurut dia, justru Hasto nan selama ini banyak membantu Jokowi.

Sebagai Sekjen PDIP, Guntur menyebut Hasto bahkan selama dua periode kepresidenan sebelumnya selalu menolak tawaran posisi menteri dari Jokowi. Menurut dia, Hasto mau posisi Sekjen PDIP tetap independen dan berjarak dengan kekuasaan.

"Namun sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto totalitas mendukung dan membantu Jokowi lantaran petunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Guntur, Kamis (9/1).

Menurut dia, dengan pernyataan Effendi, KPK mestinya sekarang kudu turun tangan memeriksa Jokowi. Guntur menilai pernyataan Effendi itu telah menguatkan cawe-cawe Jokowi dalam penanganan perkara di KPK.

Dia menyebut Sekjen partainya tak pernah merasa dibantu Jokowi. Sebab faktanya, kasus itu telah mencuat sejak awal periode Jokowi pada 2020.

"Justru nan dirasakan malah kasus HM ada kekuatan 'tangan-tangan kekuasaan' nan memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan. Siapa nan bisa menggerakkan KPK? Kalau betul kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi," katanya.

Sebelumnya, Effendi justru menyebut bahwa selama ini Jokowi ikut membantu Hasto dari kejaran KPK. 

"Enggak lah [politisasi], setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia, setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode ketua KPK nan lama kan tidak ada dikutak-katik itu, ini kan periode nan baru ini gitu," kata Effendi usai menghadiri aktivitas di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, seperti dikutip dari detik.com, Rabu (8/1).

Dia mengaku prihatin respons PDIP terhadap kasus norma nan menjerat Hasto. Effendi mengaku menyesalkan sejumlah elite PDIP nan terus mencerca Jokowi.

Padahal, Jokowi selama ini terus memberi perhatian kepada PDIP. Effendi mengaku juga sempat menyampaikan ke Hasto bahwa Jokowi selama ini banyak membantu kasusnya di KPK. Namun, perihal itu dibantah  Hasto.

"Saya sampaikan juga ke Mas Hasto begitu 'Mas setahu saya Pak Jokowi itu nan ikut menjaga Anda loh', 'ooh enggak ini', ya silakan saja tapi ini enggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira ini kudu pertanggungjawabannya dari ketua umumnya dong," klaim Effendi.

Respons Jokowi

Sementara itu, Jokowi enggan menanggapi pernyataan Effendi Simbolon. Jokowi justru kembali bertanya saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Effendi nan juga telah dipecat dari PDIP tersebut.

"Melindungi seperti apa? Tanyakan nan ngomong," kata Jokowi di Solo, Kamis (9/1).

Presiden dua periode RI itu juga tidak bicara banyak saat dimintai komentar mengenai Effendi nan meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari Ketua Umum PDIP lantaran dituding kandas mengelola partai, buntut penetapan Hasto sebagai tersangka.

Jokowi juga mengelak saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Effendi tersebut. Menurutnya, pertanyaan tersebut semestinya dialamatkan kepada Effendi.

"Ya terserah Pak Effendi. Tanyakan ke sana, kok tanya ke saya. Wong nan komentar sana kok ditanyakan ke sini. Keliru lagi kelak jika seperti itu," kata Jokowi.

Sebelumnya, Effendi meminta Megawati mundur beberapa hari setelah menemui Jokowi di Solo.

Namun, Jokowi mengatakan pertemuan dia dan Effendi tersebut hanya sekadar silaturahmi biasa. Banyak perihal nan dibicarakan dalam pertemuan dua mantan kader PDIP itu.

"Silaturahmi biasa," kata Jokowi.

Jokowi pun menjawab diplomatis saat ditanya apakah pertemuan tersebut membicarakan PDIP.

"Kita kan sudah dianggap bukan bagian (dari PDIP). Ya ngapain kita berbincang mengenai itu," kata dia.

(thr, syd/kid)

[Gambas:Video CNN]