Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diserang Hacker

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai serangan siber ransomware.

"Nanti kita bakal mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai berjumpa Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Namun Yusuf belum bisa membeberkan jumlah lembaga nan bakal diaudit sehubungan serangan siber ini. Ia pun menyatakan hingga kini belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN. "Belum, kan (baru bakal diaudit) lantaran kasus ini," ucapnya.

Yusuf pun tak bisa Ia mengaku tidak mengetahui seberapa besar akibat serangan siber ini terhadap beragam lembaga pemerintahan.

"Aku nggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kita kan jika belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," kata Yusuf.

Yusuf juga tidak menyebut berapa lama waktu nan ditargetkan sampai keseluruhan proses audit selesai. "Secepatnya, the sooner the better (makin sigap makin baik."

Sebelumnya, pada Senin lalu, 24 Juni 2024, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 lembaga nan terdampak kejadian serangan siber PDNS 2. Sehari kemudian, teridentifikasi 282 lembaga nan terimbas kejadian PDNS 2.

Iklan

Berikutnya, pada Rabu, 26 Juni 2024, tercatat sebanyak 44 lembaga siap melakukan pemulihan data, sementara sisanya tetap dalam proses. Dari semua itu, lima lembaga telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.

Soal serangan siber terhadap PDNS 2 ini, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian telah menjelaskannya ke Komisi I DPR RI.

Kala itu, Budi Arie menyatakan tidak ada indikasi kebocoran info imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.

"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam, 27 Juni 2024.

Ia memastikan pemulihan PDNS 2 tetap terus dilakukan. Kementerian Kominfo menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.

Pilihan Editor: 4 Negara Ini Kendalikan Mayoritas Bandar Judi Online di Indonesia