Jokowi Sebut Belum Ada Keputusan Terhadap Pembatasan Pembelian BBM

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap dalam proses sosialisasi. "Saya kira kita tetap dalam proses sosialisasi kita bakal memandang di lapangan seperti apa," ucap Presiden memberi keterangan pers usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu sebagaimana keterangan nan diterima di Jakarta.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat apalagi keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi. "Belum ada keputusan, belum ada rapat," ungkapnya.

Presiden pun membeberkan argumen soal pembatasan pembelian BBM tersebut, utamanya mengenai dengan masalah polusi udara dan juga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Yang pertama ini berangkaian kelak ini utamanya di Jakarta dengan polusi, nan kedua kita juga mau agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk nan 2025," kata Presiden.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru bakal dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen). "Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (27/8).

Dia membenarkan bahwa kemungkinan penyelenggaraan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bakal terlaksana pada 1 Oktober 2024. Menurutnya, saat ini nan dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu nan tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. "Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini nan sekarang saya lagi bahas," katanya.

Iklan

Bahlil mengatakan nantinya peraturan mengenai pembelian BBM bersubsidi bakal diatur dalam Permen ESDM bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM nan saat ini sedang proses revisi.

Pilihan editor: Volume BBM Bersubsidi bakal Dikurangi, Bahlil: Untuk Efisiensi