Kata Pengamat dan Ekonom soal Rencana Pemerintah Batasi Penjualan BBM Bersubsidi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dalam waktu dekat bakal melakukan pembatasan penjual bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi. Lantas, gimana pendapat para pengamat dan ahli ekonomi atas rencana tersebut?

Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tidak bakal pernah mendapatkan hasil optimal dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasi.

“Biaya kebijakan pembatasan subsidi BBM berpotensi bakal lebih besar, jika dibandingkan dengan potensi faedah nan bakal diperoleh. Jika tidak terkelola dengan baik, biaya ekonomi dan biaya sosial dari kebijakan pembatasan BBM dapat tidak terkendali," ucap Komaidi pada 14 Agustus 2024.

Menurut Komaidi, potensi biaya sosial dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada 2024 dapat lebih besar lantaran sedang berjalan Pilkada serentak. Keterbatasan akses BBM saat pesta kerakyatan serentak memicu persoalan vertikal dan horizontal. Ia mengatakan,kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi dapat lebih optimal jika dilakukan melalui sistem subsidi langsung kepada perseorangan penerima manfaat.

CEO Think Policy, Andhyta Fireslly Utami, menilai pemerintah harusnya mereformasi kebijakan subsidi lantaran selama ini pemanfaatannya tidak efektif dan salah sasaran. Kebocoran BBM bersubsidi terlihat dari pengedaran bahan bakar pertalite dan solar nan banyak dinikmati kelas menengah atas. 

“Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi semestinya dialokasikan untuk program nan mendukung masyarakat kelas menengah bawah, rentan, dan miskin," kata Andhyta, pada 16 Juli 2024.

Iklan

Menurut dia, anggaran subsidi BBM sebaiknya dipindahkan untuk support langsung tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran. Meskipun secara teknokratis kebijakan ini mempunyai dasar ekonomi dan lingkungan masuk akal, tetapi tetap kudu dicermati untuk mempelajari tantangan, kesempatan, dan akibat agar sesuai kebutuhan rakyat. 

Ekonom Universitas Mataram, Muhammad Firmansyah, menyarankan pemerintah mengutamakan penyiapan transportasi publik daripada membatasi BBM bersubsidi. “Transportasi publik di wilayah banyak tidak jalan. Ini krusial disiapkan sehingga ada pengganti bagi masyarakat," ujar Muhammad pada 11 Juli 2024. 

Firmansyah menyebut BBM bersubsidi banyak dinikmati kalangan kelas menengah nan menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas produktif lainnya. Akibatnya, pembatasan BBM bersubsidi perlu pengganti agar tidak mengubah pengeluaran masyarakat pengguna. Salah satu pengganti tersebut adalah pemerintah menyediakan transportasi publik nan layak dan masif di Jabodetabek dan beberapa wilayah besar Pulau Jawa.

ANTARA | NANDITO PUTRA

Pilihan Editor: Legislator PKS Minta Bahlil Tak Asal Terapkan Pembatasan BBM Bersubsidi Mulai 1 Oktober