Kegelisahan KRL Mania Atas Wacana Kenaikan Tarif Berbasis NIK: Diskriminasi, PSO Hilang

TEMPO.CO, Jakarta - KRL Mania menolak kenaikan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kepala Komunikasi KRL Mania Gusti Raganata mengatakan moda transportasi massal KRL merupakan transportasi umum untuk semua orang.

KRL, kata dia, bukan support sosial sehingga penggunanya tidak perlu didata menggunakan NIK.  "Kami berambisi tidak ada diskriminasi tarif," kata Gusti kepada Tempo, Rabu, 11 Oktober 2024. 

Kementerian Perhubungan sebelumnya menyatakan belum ada kenaikan tarif dalam waktu dekat. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut wacana kenaikan tarif berbasis NIK tetap dalam pembahasan.

Namun demikian, KRL Mania tetap resah lantaran tetap ada potensi kebijakan kenaikan tarif KRL berbasis NIK bertindak di waktu mendatang. Gusti juga cemas skema kenaikan tarif KRL berbasis NIK sama dengan kebijakan mencabut public service obligation (PSO) KRL. 

"Kalau ada perubahan tarif, otomatis pengeluaran kelas menengah pengguna KRL bertambah," kata Gusti. "Ini bisa menghajar ekonomi juga, lantaran masyarakat bakal memindah pengeluaran konsumtif ke transportasi."

Alih-alih meningkatkan tarif KRL, Gusti berambisi pemerintah berbenah dan meningkatkan layanan. Misalnya, memperpendek headway alias  jarak waktu kehadiran dan keberangkatan KRL, terutama pada jam-jam sibuk.

"Baik saat rush hour maupun jam-jam biasanya, semestinya (headway) tetap lima menit," ujar Gusti. "Infrastruktur di stasiun juga perlu dibenahi lantaran sering ada kerusakan tapi penangannnya lama hingga viral di media sosial."

Rencana kenaikan tarif KRL berbasis NIK muncul dari info di Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah nan diserahkan ke DPR.  Mengutip Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsisi tiket KRL berbasis NIK pada 2025 tetap berkarakter wacana. 

Menurutnya, belum ada keputusan final ihwal kenaikan tarif KRL dengan skema baru ini. Namun, Budi Karya tidak memungkiri pihaknya sedang melakukan studi agar  semua pikulan umum bersubsidi digunakan masyarakat nan berkuasa menerima.

Pilihan Editor: Kasus Terbaru Bullying Mahasiswa Calon Dokter Spesialis, FK Unpad Beri Sanksi 7 Senior