Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef, Abra Talattov, mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) nan meminta tambahan anggaran Rp 68 Triliun dalam APBN 2025. Kenaikan anggaran dianggap belum tentu berkontribusi bagi peningkatan produksi pangan.

“Justifikasi Mentan (Menteri Pertanian) menambah anggaran saya pikir tidak logis mengingat kondisi fiskal kita nan terbatas tahun depan,” kata dia dalam obrolan daring Indef, Selasa 27 Agustus 2024.

Ia juga mengaku ragu biaya tambahan mempu berkorelasi positif terhadap produksi pertanian. Berdasarkan catatan Indef, tahun lampau justru produksi beras turun 1,4 persen. Dari mulanya  31,54 juta ton di pada 2022 menjadi hanya hanya 31,01 juta ton pada 2023. Hal serupa terjadi pada komoditas jagung nan tahun lampau menyusut sampai 10,61 persen. Karena itu, Abra menilai tetap banyak faktor-faktor lain yg mestinya dioptimalkan kementerian selain usulan meningkatkan anggaran.

Merujuk pada nota finansial RAPBN 2025, memang nyaris seluruh anggaran kementerian berkurang. Abra berujar, perihal ini tidak lepas dari tantangan fiskal. Dana Kementerian Pertanian tahun ini ditetapkan sebesar Rp 13,3 triliun, sementara tahun depan turun menjadi 7,9 triliun. “Melihat anggaran kementerian lain nan juga dipangkas, apapun dalilnya, sangat berat untuk memenuhi tuntutan ataupun angan kenaikan Rp 68 triliun,” kata dia.

Tujuan pemanfaatan anggaran untuk cetak sawah baru juga turut dikritik Abra. Ia mengatakan kemungkinan bakal digunakan untuk melanjutkan food estate, sementara keahlian cetak sawah baru alias program tersebut juga tetap diragukan. “Ini jadi pertanyaan, mestinya pemerintah bisa menunjukan selama 10 tahun dari piloting pemanfaatan lahan rawa tersebut, sejauh mana keberhasilannya. Baru bicara tambahan anggaran,” ujarnya.

Iklan

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan anggaran tambahan Rp 68 triliun pada APBN 2025. Menurut dia, anggaran nan ada saat ini tidak cukup untuk mencapai swasembada pangan seperti nan diimpikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kalau mau swasembada, tambah Rp 68 triliun, jika enggak, tidak mungkin (tercapai). Itu namanya direncanakan untuk impor," kata Amran ditemui usai rapat di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Amran mengatakan jumlah anggaran tambahan nan diajukan Kementeriannya perlu untuk mendukung prasarana pertanian dan cetak sawah baru nan ditargetkan 1 juta hektare. Ia menyatakan kementerian saat ini sudah sukses pelan-pelan meningkatkan produksi dari optimasi lahan. "Sekarang sudah melangkah 40 ribu optimasi lahan, kami kejar 100 ribu sampai akhir tahun, itu sudah 1 per 10 (dari 1 juta)," ujarnya.

Pilihan Editor: Diduga Fasilitasi Kaesang Jet Pribadi, Kekayaan Gang Ye Mencapai Rp 49,6 Triliun