KKP Sebut Sudah Produksi Bahan Baku Susu Ikan untuk Program Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut sudah menyiapkan produksi bahan baku pembuatan susu Ikan program makan bergizi cuma-cuma nan dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Staf unik KKP, Doni Ismanto menyebut bahan baku nan dipakai untuk susu ikan adalah hidrolisat protein ikan alias HPI.

Menurut Doni, produksi HPI telah melangkah dari tahun 2017. "Produk Hidrolisat Protein Ikan (HPI) ini sudah dikembangkan oleh Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KKP sejak 2017. Kemudian KKP menggandeng pelaku upaya hingga bisa diakselerasi skala industri sebagai solusi kemandirian protein," jelas Doni dalam keterangan tertulis nan diterima Tempo pada, Kamis, 12 September 2024.

Doni menyebut sudah ada pabrik HPI nan diluncurkan sejak 2017. Ia menyebut pabrik produksi HPI nan sudah melangkah berada di wilayah Indramayu, Jawa Barat. "Saat ini pabrik HPI sudah ada di Indramayu dengan kapabilitas 30 ton/bulan. Pabrik sudah melangkah dari tahun 2021. HPI ini nan kemudian bisa dikembangkan ke beragam produk, termasuk susu ikan dan ditambahkan ke makanan sehari-hari," ungkapnya.

Rencananya, KKP bakal membangun pabrik baru untuk mengolah bahan baku pembuatan susu ikan. Doni mengatakan pabrik itu bakal dibangun pada tahun ini dan berada di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. "Tahun ini KKP bakal membangun industri pengolahan HPI baru di Pekalongan," kata Doni.

Iklan

Sementara itu, adanya pembangunan pabrik pembuatan bahan baku susu ikan juga menjadi kesungguhan KKP terhadap program makan bergizi cuma-cuma ini. Doni mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik tersebut menjadi bagian dalam menekan nomor stunting di Indonesia. "Sementara proses teknologi menggunakan manufaktur dan fabrikasi dari dalam negeri juga tengah diupayakan berbareng Bappenas agar pabrik tersebut dapat direplikasi di beragam wilayah pesisir di Indonesia sebagai program hilirisasi perikanan dan upaya penurunan nomor stunting," ujarnya.

Pilihan editor: Kemenhub Kantongi Kajian Kenaikan Tarif KRL Rp 1.000-2.000: Kita Tunggu Kabinet Baru