Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Petisi ke Jokowi soal Pansel KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Perwakilan masyarakat sipil nan tergabung dalam Transparency International Indonesia (TII), IM57+ Institute, PBHI, dan ICW mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5). Mereka menyerahkan petisi melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Petisi nan berisi tiga poin itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembentukan panitia seleksi (pansel) calon komisioner dan majelis pengawas KPK periode 2024-2029.

"Hari ini kami menyerahkan petisi untuk Presiden Joko Widodo mengenai dengan pansel KPK," kata Peneliti TII Izza Akbarani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.

Koalisi masyarakat sipil menuntut agar Jokowi menyelenggarakan seleksi dan pemilihan pansel dengan mempertimbangkan kriteria rekam jejak dalam pemberantasan korupsi serta integritas nan teruji.

Lalu, mereka juga meminta proses seleksi dan pemilihan pansel dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi berarti masyarakat nan seluas-luasnya.

Mereka juga mendesak pansel sekurangnya-kurangnya kudu mempunyai sensitivitas pada tiga rumor utama KPK.

"Yaitu jatuhnya independensi KPK pasca revisi UU KPK 2019 dan kebutuhan menghadirkan sosok-sosok nan bisa melawan arus pelemahan independensi tersebut, penguatan kembali kegunaan trigger mechanism KPK dalam penegakan norma tindak pidana korupsi, dan memprioritaskan pencegahan korupsi di sektor politik," jelas Izza.

Izza menyebut pansel nan objektif, minim bentrok kepentingan, dan berorientasi pada penguatan independensi KPK bakal sangat menentukan keberhasilan keahlian ketua dan Dewan Pengawas KPK di masa mendatang.

Izza juga mengaku cemas nama-nama nan sempat beredar sebagai pansel belakangan ini mempunyai kedekatan dengan Jokowi alias pemerintah. Oleh karena itu, dia meminta agar Presiden Jokowi tidak mengulangi kesalahan 2019 dalam pemilihan pansel capim KPK.

"Jadi tentu saja kami mendorong pansel tersebut bukan hanya orang-orang nan kemudian hanya sekadar persyaratan administratif begitu ya untuk kemudian menyelenggarakan seleksi ketua dan Dewas KPK," kata Izza.

"Terkait nama, memang ada mungkin beberapa nama nan kita ajukan namun belum tentu ini bisa diakomodir juga oleh Setneg maupun kelak nan diajukan oleh Presiden," imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan susunan pansel capim KPK bakal diumumkan pada Juni 2024. Jokowi mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan nama-nama itu.

Adapun pansel capim KPK itu nantinya berjumlah sembilan orang nan terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Pansel bakal bekerja melakukan seleksi terhadap para calon ketua KPK sebelum diproses DPR untuk tes uji kepatutan dan kepantasan atau fit and proper test.

(khr/tsa)

[Gambas:Video CNN]