KPK Tunjuk Pelaksana Harian Usai 3 Direktur Jadi Pj Kepala Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Pelaksana Harian (Plh) setelah tiga direkturnya menjadi Penjabat (Pj) kepala daerah. Meskipun begitu, KPK tetap menyiapkan nama untuk mengisi posisi nan ditinggalkan tersebut.

"Kami (KPK) mendukung program pemerintah dan penugasan ini merupakan perintah dari Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPK Zuraida Retno Pamungkas, Jumat (1/11).

"Sesuai surat keputusan bahwa nan berkepentingan tetap menjabat, nan sementara ini tugasnya di KPK bakal diserahkan kepada pelaksana harian (Plh). Pun setelah penugasan selesai, nan berkepentingan bakal kembali ke KPK," sambungnya.

Dengan begitu, Zuraida menyatakan pegawai KPK nan dipercaya menjadi Pj kepala wilayah tidak bakal rangkap jabatan.

Tiga pegawai KPK nan ditunjuk menjadi Pj kepala wilayah ialah Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto sebagai Pj Wali Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Kemudian Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Herda Helmijaya ditunjuk sebagai Bupati Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lalu Direktur Penerimaan Layanan & Pengaduan Masyarakat alias PLPM Budi Waluya ditunjuk sebagai Pj Bupati Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Buya, sapaan karib Budi Waluya, sudah melaksanakan prosesi pelantikan di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada hari ini, Jumat (1/11).

Penunjukan dia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4602 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Ciamis.

Dalam surat dimaksud diatur bahwa selama melaksanakan tugas sebagai Pj bupati, Buya kudu tetap menduduki kedudukan Pimpinan Tinggi Pratama.

Setelah dilantik, Buya menegaskan komitmen untuk melanjutkan upaya penguatan integritas birokrasi di Kabupaten Ciamis.

"Terima kasih untuk ketua KPK dan seluruh insan KPK nan terus mendukung kami. Tentunya ini jadi momentum untuk membawa nilai-nilai integritas dan antikorupsi nan selama ini ada di KPK ke daerah," kata Buya.

Buya menambahkan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis dan KPK nantinya bakal semakin erat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ciamis bebas dari praktik korupsi.

"Sehingga kami dapat memotret persoalan dan tantangan di Ciamis dalam perspektif pandang nan lebih luas. Selain itu, perihal ini baik untuk kami di KPK untuk dapat memandang gimana kondisi wilayah secara langsung di lapangan," ungkapnya.

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]