Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah berjanji bakal memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme alias kejadian orang dalam birokrasi pemerintahan.
Hal itu dikatakan Luluk, saat menjalani debat publik kedua Pilgub Jatim 2024, di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Minggu (3/11) malam.
"Saya pastikan [nepotisme tidak bakal terjadi] lantaran anak saya hanya satu dan dia juga tidak suka dengan pemerintahan, maka semuanya bakal kondusif dari di bawah kepemimpinan saya," tambah Luluk.
Luluk mengatakan, prinsip dari birokrasi itu adalah melayani dan memastikan apa nan dilakukan itu bebas korupsi. Birokrasi, kata dia juga perlu dipastikan bebas dari kolusi, nepotisme dan korupsi.
"Maka digitalisasi birokrasi itu adalah salah satu perihal nan tidak bisa kita hindarkan, memastikan bahwa semua proses-proses rekrutmen kemudian juga penghargaan kudu dilakukan dengan transparan dan juga objektif," ucapnya.
Luluk juga mau memastikan, pihaknya bakal mengundang lapisan masyarakat untuk bisa turut mengawasi keahlian Pemprov Jatim. Pemerintahan kata dia, juga tak boleh alergi dengan masukan dan kritik.
Sementara itu, Cagub nomor urut 3 Tri Rismaharini alias Risma, bercerita tentang pengalamannya membangun elektronik procurement dan e budgeting pada tahun 2002 saat iaa tetap bekerja sebagai birokrat di Kantoe Bidang Pembangunan Pemkot Surabaya.
"Saat itu saya menciptakan elektronik procurement dan e-budgeting nan pertama di Indonesia dan kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah itu," kata Risma.
Menurut Risma, tata kelola pemerintahan dengan elektronik itu bakal bisa dinikmati oleh rakyat. Sebab bakal bisa memandang secara langsung dan berperan-serta aktif lantaran proses dilakukan secara transparan.
Sementara itu, Cagub nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengatakan selama lima tahun terkahir, dia dan Emil Dardak sudah menciptakan semboyan Cettar. Yakni cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, accountable dan responsif. Ia pun menyebut perihal itu sudah diganjar penghargaan oleh Kemen PANRB.
"Kami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov nan dapat SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) dari Kemenpan RB. Ini menjadi krusial gimana transparansi kita lakukan digital ekosistem, kita lakukan dalam recruitment BUMD recruitment di setiap kepala-kepala dinas UPT dan seterusnya," ucap Khofifah.
Tak hanya itu, Khofifah juga menyebut sistem meritrokasi nan dia bangun di Pemprov Jatim telah mendapatkan nilai nan sangat tinggi. Bwgitu juga BKD Jatim mendapatkan penghargaan terbanyak dari BKN.
"Oleh lantaran itu saya mau menyampaikan bahwa InsyaAllah nan kita lakukan itu sudah transparan berbasis ekosistem digital nan ada," ucapnya.
Namun, Luluk menanggapi pernytaan Khofifah itu. Menurutnya apa nan diucapakan sang petahana adalah paradoks, karena tetap ada kasus korupsi nan terjadi di lingkunhan Pemprov Jatim.
"Namun demikin minta maaf ibu khofifah, apa nan disampaikan ini agak sedikit paradoks, lantaran rupanya di semua sistem berbasis eletronik nan ada di Jatim tidak membebaskan jatim sebagai provinsi dengan kasus korupsi nan sangat banyak, itu artinya tidak efektif, tidak efisien dan tidak bisa dijalankan," pungkas Luluk.