Makan Bergizi Gratis: Ditanggapi Mantan Menteri Keuangan hingga Anggaran Rp71 Triliun

Sedang Trending 2 hari yang lalu
ARTICLE AD BOX

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun pada 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan nomor tersebut sudah dihitung dengan tetap memastikan defisit APBN nan dijaga dalam rentang 2.29-2.82 persen terhadap Produk Domestik Bruto alias PDB.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono mengatakan, jumlah tersebut telah disepakati pemerintah saat ini maupun pemerintah mendatang. “Rp71 triliun bagi kami adalah suatu nomor nan sangat bagus, tadi Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menyatakan bahwa kami berkomitmen. Kami menjalankan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap. Kuncinya berjenjang dan tentu dengan prinsip-prinsip shopping nan berkualitas,” kata Thomas., Senin, 24 Juni 2024.

Tentang Makan Bergizi Gratis

1. Tanggapan Mantan Menteri Keuangan

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri merespons sasaran makan bergizi gratis. Menurut dia, dengan memastikan anggaran berada dalam rentang sasaran defisit, berfaedah pemerintah menjamin kebijakan fiskal nan berhati-hati bakal dilanjutkan. “Saya kira ini krusial sekali, lantaran implikasinya pemerintah saat ini dan ke depan bakal tetap menjaga disiplin fiskal di bawah 3 persen,” kata Chatib Basri lewat akun X pribadinya, dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

2. Evaluasi Proyek IKN

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono, menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto mengevaluasi proyek Ibu Kota Nusantara alias IKN jika mau menjalankan program makan bergizi gratis. Penyebabnya, program itu dinilai bakal sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Prabowo kudu mengevaluasi kembali proyek-proyek mercusuar warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nan tidak mempunyai urgensi seperti IKN,” kata Yusuf, dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

3. Rp71 Triliun

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan program makan bergizi cuma-cuma sebesar Rp71 Triliun. “Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa penyelenggaraan program makanan bergizi cuma-cuma dilaksanakan secara berjenjang dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah menyetujui alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konvensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

4. Daerah 3T

Iklan

Program nan mulanya berjulukan makan siang cuma-cuma ini bakal difokuskan ke daerah-daerah pelosok di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T menjadi prioritas penyelenggaraan makan cuma-cuma di sekolah-sekolah itu. “Salah satunya,” katanya, pada Senin, 24 Juni 2024.

Ada beberapa indikator, kata dia, nan telah ditentukan pemerintah untuk penganggaran program tersebut. “Itu sudah dapat kalkulasi berasas prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

5. Berpotensi Defisit Anggaran 

Institute for Development of Economics and Finance alias INDEF menilai anggaran awal sebesar Rp20 triliun untuk program makan bergizi cuma-cuma tetap dianggap masuk akal. Akan tetapi jika anggaran ini meningkat seiring dengan ekspansi program, perihal tersebut dapat mempengaruhi tingkat defisit anggaran. "Kalau Rp20 triliun tetap rasional," kata ahli ekonomi senior INDEF, Tauhid Ahmad, Ahad, 23 Juni 2024.

Tauhid menjelaskan, pemerintah mempunyai dua opsi jika anggaran meningkat hingga Rp100 tiriliun alias 400 triliun. Pertama, pemerintah kudu melakukan realokasi anggaran dari kementerian alias lembaga lain untuk program makan bergizi gratis. Kedua, konsekuensinya defisit anggaran nan berpotensi mendekati nomor tiga persen.

Jika defisit anggaran melampaui tiga persen, pemerintah perlu menyesuaikan rencana keuangannya alias mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

SULTAN ABDURRAHMAN | HAN REVANDA PUTRA | ILONA ESTHERINA | ANTARA

Pilihan Editor: Mantan Menkeu Chatib Basri Respons Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun dan Komitmen Prabowo Jaga Defisit Anggaran

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis