Masa Depan Kratom di Ruang Kerja Para Petinggi Istana

Sedang Trending 2 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNN Indonesia --

Polemik kratom sudah sampai ke pembahasan di Istana lantaran tanaman itu bukan hanya jadi perdebatan urusan medis, tapi juga telah terbukti memberikan akibat perekonomian hingga menjadi komoditas ekspor dengan nilai nan menggiurkan.

Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan Kementerian Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meneliti lebih lanjut faedah tanaman kratom.

"Presiden menekankan nan perlu dioptimalisasi adalah asas faedah kratom itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengikuti rapat terbatas nan dipimpin Presiden Jokowi tentang legalisasi kratom di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Moeldoko adalah orang Istana nan paling getol merespons dan menindaklanjuti perkembangan soal kratom. Rapat lintas kementerian di Istana itu merupakan lanjutan dari rangkaian pertemuan dan pembahasan internal nan sudah dijalankan oleh Moeldoko di KSP.

Moeldoko sudah melakukan rapat setidaknya lima kali untuk membahas persoalan tanaman kratom. Di antaranya berbareng perwakilan Amerika Serikat, kementerian/lembaga terkait, petani dan pengusaha kratom, serta beberapa asosiasi kratom di Indonesia. Ia juga sudah menerima laporan hasil penelitian dari BRIN.

Moeldoko pun menyatakan bahwa Presiden Jokowi mendukung penuh pemanfaatan kratom andaikan dinyatakan kondusif secara kesehatan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Moeldoko mengaku sudah melaporkan masalah kratom ini sejak 2019 lalu.

"Saya laporkan, respons beliau, 'dalami, Pak Moeldoko, dan jika itu memang sesuatu nan bisa dikelola dengan positif, kenapa enggak begitu'. Itulah mulai dari situ saya intens menangani persoalan kratom ini," kata Moeldoko kepada CNNIndonesia.com di kantornya.

Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP)Foto: (CNN Indonesia/Hamka Winovan)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko getol merespons dan menindaklanjuti perkembangan soal kratom.

Moeldoko berpandangan pemanfaatan kratom sebagai obat bakal menghasilkan nilai ekonomi tinggi, karena kratom tak banyak tumbuh di negara lain. Sementara di Kalimantan Barat misalnya, terhitung sekurangnya ada sekitar 44 juta pohon kratom nan tumbuh subur.

"Bayangkan itu, dan itu bertumbuh di sekitaran sungai. Sehingga jika saya memandang kratom itu ada fungsi, banyak fungsinya," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan pada 2021, nilai ekspor kratom Indonesia mencapai US$15,2 juta. Sepanjang 2023, nilai ekspornya juga mencapai US$15,2 juta dengan total volume 6.887,9 ton.

Meski demikian aktivitas ekspor tersebut belakangan diwarnai laporan hambatan dalam ekspor seperti peringatan impor dari FDA AS. Moledoko mendapat keluhan dari eksportir soal pembayaran nan macet hingga peralatan kiriman dicap tidak memenuhi standar lantaran diduga tercemar kandungan bakteri.

Persoalan ini jadi perhatian serius. Penataan izin kratom, kata Moeldoko, menjadi perihal absolut nan kudu dibahas untuk membenahi tata niaga komoditas peralatan sekaligus menguji faedah tanaman dari segi medis.

Mantan Panglima TNI itu juga mengingatkan pohon kratom mempunyai kegunaan ekologis lantaran tumbuh di bantaran sungai. Pohon kratom tetap hidup sekalipun terendam air. Tanaman ini juga bisa mencegah erosi.

"Jadi tidak bisa kita berpandangan seperti ganja nan ada di Aceh, sudah dibabat saja, ngawur itu. Ini kan urusannya pohon kratom, pohon nan punya nilai ekologis, tidak bisa main dibabat gitu," katanya.

Rapat lintas kementerian dan lembaga, kata Moeldoko, menjadi jalan pembuka untuk membahas masalah kratom, mulai dari status tanaman tersebut hingga tata niaga ekspor. Ia mau ada patokan jelas mengenai pengolahan, penjualan, hingga konsumsi kratom. Oleh karena itu, semua pihak kudu bermufakat mengenai tanaman endemik ini.

Hasil rapat Istana menyepakati Kemenkes, BRIN, dan BPOM melanjutkan riset tentang keamanan kratom. Harapannya, riset rampung pada Agustus 2024, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan status tanaman dan pematangan izin tata kelola niaga komoditas kratom.

Berlanjut ke laman berikutnya...


Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional