Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti kekalahan partainya di Jawa Tengah dan menyebut kerakyatan terancam meninggal akibat kekuatan nan menghalalkan segala cara.

"Demokrasi sekarang terancam meninggal akibat kekuatan nan menghalalkan segala cara. Kekuatan ini bisa menggunakan sumber daya dan alat-alat negara," ujar Megawati dalam keterangan video nan diterima CNNIndonesia.com, Rabu (27/11).

"Hal ini nampak di beberapa wilayah nan saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, hingga Sulawesi Utara dan beragam provinsi lainnya," imbuhnya.

Megawati menyebut dirinya mendapatkan laporan masifnya penggunaan penjabat kepala wilayah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral di Jawa Tengah.

"Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan krusial bahwa aparatur negara nan tidak netral, bisa dipidanakan," tuturnya.

Menurut Megawati, Jateng bukan hanya kandang banteng, tetapi juga tempat tumbuhnya pendapat nasionalisme dan patriotisme. Selain itu, dia juga menilai partainya tidak bakal kalah jika Pilkada dilakukan secara "fair, jujur, dan berkeadilan."

Ia menuding situasi di mana segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan menyebabkan terjadinya pembungkaman.

"Apa nan terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani," kata Presiden RI ke-5 ini.

Oleh lantaran itu, dia membujuk seluruh simpatisan, personil dan kader PDIP serta seluruh rakyat Indonesia untuk tidak takut menyuarakan kebenaran.

Ajak lakukan perlawanan

Megawati menyatakan PDIP tidak bakal menyerah usai kalah di kandang banteng. Ia menyebut PDIP bakal melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum.

Megawati menyatakan ada beberapa poin nan bakal dilakukan pihaknya. Pertama adalah menjaga dan mengamankan setiap bunyi rakyat dengan sebaik-baiknya.

Kedua, mengumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga politik uang. PDIP juga bakal mengumpulkan ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan nan diberikan kepada kepala desa.

Ketiga, dia bakal mengumpulkan beragam bukti nan menunjukkan mobilisasi bansos nan dilakukan secara masif dan praktik-praktik politik duit nan terjadi.

Keempat, PDIP bakal mengumpulkan beragam kebenaran penghadangan, seperti nan terjadi di wilayah Banten nan menyebabkan ketidakadilan.

"Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran," pungkasnya.

(lom/dna)