Menag Nasaruddin Umar: Badan Penyelenggara Haji Setara Kementerian

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan Badan Penyelenggara Haji (BPH) bakal mempunyai kedudukan nan sama dengan kementerian-kementerian lain.

Nasaruddin menyebut bakal ada perubahan izin untuk mengatur lebih rinci fungsi, tugas, dan kewenangan dari lembaga tersebut.

"Oh iya pasti (ada perubahan). Jadi keberadaan badan ini memang itu bakal ya setara dengan kementerian. Jadi kepala badannya itu setara dengan kementerian," kata Nasaruddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10).

Nasaruddin menyebut apakah BPH bakal menjadi operator haji sepenuhnya di tahun 2025 tetap dalam proses pendiskusian.

Kendati demikian, Ia menyebut segala urusan mengenai haji bakal terus melangkah sembari proses pengharmonisan izin dilakukan.

"Kita tetap jalan, ini kan berdampingan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya lantaran peralihan," tutur dia.

Di sisi lain, Nasaruddin meyakini adanya BPH ini bakal membikin keahlian Kemenag lebih efektif dan efisien lantaran tak lagi sepenuhnya mengurus haji.

Selama ini urusan umrah dan haji dikelola oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Ditjen ini dipimpin oleh seorang kepala jenderal (Dirjen) setara eselon I.

Penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan krusial pada 2024 lantaran telah menimbulkan kegaduhan di parlemen.

DPR apalagi membentuk Panitia Khusus Haji DPR untuk menyelidiki laporan masyarakat nan menyuarakan beragam keluhan mulai dari urusan kuota hingga pelayanan ibadah haji nan tidak maksimal.

Komisi VIII DPR telah meminta Nasaruddin Umar selaku menteri kepercayaan untuk memerhatikan keputusan Panitia Khusus Haji DPR.

Hal itu dimuat dalam konklusi rapat perdana antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI, Senin (28/10).

"Memerhatikan keputusan Panitia Khusus Haji DPR RI," tulis poin 4 huruf d konklusi rapat.

Selain itu, Komisi VIII juga mendesak Kemenag untuk memastikan tak ada dobel anggaran pada BPIH.

Lalu, melakukan restrukturisasi dan pengembangan keahlian SDM di Kemenag guna meningkatkan keahlian penyelenggaraan ibadah haji.

Merespons itu, Nasaruddin Umar menyatakan dia dan jajarannya berkomitmen soal penyelenggaraan ibadah haji bakal senantiasa lebih baik ke depan.

Ia pun menyatakan bahwa substansi nan dilahirkan dari Pansus Haji DPR periode lampau itu bakal dijadikan sebagai petunjuk mereka dalam mengambil keputusan.

"Kami punya komitmen bahwa Insya Allah itu tidak perlu terjadi, bakal datang, naudzubillah," ucap dia.

Pansus Haji 2024 telah menyerahkan hasil kerjanya di Rapat Paripurna terakhir DPR Periode 2019-2024 pada Senin (30/9).

Poin-poin konklusi dan rekomendasi pansus Haji selengkapnya di sini.

(mba/gil)

[Gambas:Video CNN]