6 hari yang lalu
"Kami memandang pasar angsuran karbon nan saling terhubung di area Asia-Pasifik merupakan perihal nan krusial dalam mendukung menuju transisi daya bersih dan berkeadilan. Hal itu tidak hanya berfaedah bagi kawasan, tetapi juga Indonesia," kata Budi melalui keterangan di Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Forum perbincangan membahas rekomendasi ABAC, seperti Innovative Funding Instrument melalui Currency Basket Indexed-Bonds, Interoperable Carbon Credit Markets, dan Trade Digitalization Digital Infrastructure. Diskusi juga menyoroti potensi Indonesia untuk mengembangkan bursa perdagangan karbon dan angsuran karbon nan saling terhubung (interoperable) di tingkat regional.
Terkait pendapat pembiayaan inovatif, Mendag mengatakan perlu adanya elaborasi mengenai usulan ini agar juga dapat dimanfaatkan oleh upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selanjutnya, merujuk pernyataan Special Envoy for Energy and the Environment untuk COP29, jumlah angsuran karbon Indonesia mencapai 577 juta ton karbon. Oleh lantaran itu, perlu optimasi dan interoperabilitas bursa perdagangan karbon untuk mendatangkan faedah besar bagi Indonesia.
Pada forum tersebut, para perwakilan bumi upaya juga menyampaikan, Indonesia merupakan negara nan sangat potensial dan menarik bagi investor. Di dalam negeri, Indonesia sangat konsentrasi dengan sasaran pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara domestik dan 43,2 persen melalui kerjasama internasional. Di sektor kehutanan, Indonesia sukses mengurangi tingkat kebakaran rimba hingga 82 persen.
Deforestasi rimba di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga merestorasi ekosistem rimba mangrove nan berkedudukan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Salah satu bukti komitmen Indonesia dalam perdagangan karbon terefleksikan dalam kebijakan nasional, ialah melalui pembentukan Badan Karbon Nasional. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pada sektor publik dan swasta dalam penanggulangan akibat perubahan iklim.
Budi menjelaskan Pemerintah Indonesia telah meluncurkan bursa karbon pada 26 September
2023. Bursa karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia bergerak progresif memulai kebijakan pasar karbon dari dalam negeri. Ke depannya, diharapkan dapat mendukung pasar angsuran karbon nan terhubung dengan ekonomi-ekonomi APEC.
Terkait perdagangan digital, Budi menyampaikan, obrolan pada forum tersebut menekankan pentingnya paperless trade. Dalam perihal ini, Indonesia bakal terus melakukan digitalisasi termasuk dalam perihal fasilitasi perdagangan dan pengembangan prasarana digital.
Hal itu krusial dilakukan guna mengatasi kesenjangan digital masyarakat, pengembangan perdagangan secara elektronik (niaga-el), dan membangun ekosistem jasa finansial digital. Apalagi di era saat ini, niaga-el dan finansial digital sangat dibutuhkan untuk pengembangan upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Keseriusan Indonesia membangun prasarana perdagangan digital diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital nan inklusif, agile, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan nan optimal terhadap keamanan dan privasi info masyarakat," ucapnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·