Menjelang Nataru, Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Beras 10 Kilogram kepada 22 Juta Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal menyalurkan bantuan beras masing-masing sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini bakal digelontorkan pemerintah menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru) pada Desember 2024.

“Bantuan pangan beras bakal dimulai lagi bulan Desember untuk 22 juta penerima bantuan,” ucap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui keterangan resmi, Sabtu, 23 November 2024.

Dalam rencana Bapanas, support pangan beras disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Sedangkan pada bulan ini tak ada penyaluran support pangan beras. Bantuan ini merupakan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan nilai pangan pada momentum Nataru.

Sedangkan untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sampai saat ini sudah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton. Arief berujar, pemerintah tetap berencana menyalurkan support tambahan sebanyak 200 ribu ton. Dengan begitu, dia mengatakan pemerintah dapat menjaga inflasi sesuai sasaran di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen sampai akhir tahun.

Arief mengatakan stok persediaan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog saat ini sebanyak 1,9 juta ton. Ia memastikan, stok ini cukup dan kondusif untuk menyambut Nataru.

Dengan tambahan 200 ribu ton, jumlah kuota penyaluran beras SPHP tahun ini meningkat dari 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton. SPHP Beras bakal disalurkan di sejumlah wilayah nan tetap mengalami nilai tinggi, di antaranya Sumatera Barat, Kalimantan, hingga wilayah timur Indonesia.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Astawa mengatakan, upaya peningkatan penyaluran CBP melalui SPHP merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Langkah ini bermaksud menjaga stabilitas pasokan dan nilai pangan unsur pembentuk inflasi komponen bergolak (volatile food).

"Kami minta para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menugaskan Kepala Dinas Pangan segera melakukan kerjasama dengan Pimwil Bulog untuk intervensi harga,” ujar Ketut melalui keterangan resmi, Kamis, 14 November 2024.