Menteri Lingkungan Hidup Janji Tak Lagi Impor Sampah Plastik di 2025

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

CNN Indonesia

Jumat, 01 Nov 2024 11:21 WIB

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan Indonesia tak bakal lagi melakukan impor sampah plastik pada 2025. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan Indonesia tak bakal lagi melakukan impor sampah plastik pada 2025. (CNN Indonesia/Feraldi Hifzurahman)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan Indonesia tak bakal lagi melakukan impor sampah plastik pada 2025. Ia menegaskan impor sampah plastik berhujung pada tahun ini.

"KLHK tidak bakal merekomendasi impor sampah plastik, titik. Jadi tidak ada lagi impor sampah plastik. Selesai sudah tahun ini," kata Hanif di sekitar Kali Cipinang, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Jumat (1/11).

Hanif mengatakan sampah plastik domestik di Indonesia sudah sangat banyak. Kini, kata dia, tugas nan tersisa adalah membersihkan sampah-sampah nan menumpuk.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tinggal berupaya saja membersihkan, pilah-pilah gitu," ucap dia.

Impor sampah untuk golongan kertas dan plastik tetap dilakukan Indonesia belakangan ini. Berdasarkan Basis Data Statistik Perdagangan Komoditas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Comtrade), pada 2022 volume impor sampah plastik Indonesia mencapai lebih dari 194.000 ton.

Persoalan impor sampah plastik ini kerap menjadi sorotan dan kritik dari beragam pihak. Sampah ini berakibat pada sumber air, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat sekitar.

Rombak Adipura

Bertalian dengan itu, Hanif menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup bakal merombak komponen penilaian untuk penghargaan Adipura. Adipura merupakan penghargaan untuk kota di Indonesia nan sukses dalam pengelolaan lingkungan.

Ia mengatakan parameter penilaian sampah dalam penghargaan Adipura hanya 30 persen. Ia memastikan bakal meningkatkan parameter penilaian itu hingga 70-75 persen.

"Sisanya kebijakan. nan selama ini komponen sampah hanya senilai 30 persen saja bobotnya. Tentu banyak nan tidak sehat jika dengan komposisi penilaian seperti itu," kata Hanif.

"Hanya nan menyelesaikan sampah dari nomor 75 persen nan berkuasa untuk mendapatkan Adipura," tambahnya.

Ia mengatakan upaya merombak penilaian Adipura ini kudu dibangun lantaran pemerintah wilayah sejatinya dituntut oleh masyarakat untuk menjaga lingkungan.

"Kami ingatkan melalui indikator. Jadi parameter itu perangkat ukurnya jelas. Sehingga semua bisa membaca," kata dia.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional