Menteri Pigai Minta Rp20 T: Mau Buat Universitas HAM Pertama di Dunia

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri HAM Natalius Pigai berharap agar anggaran kementerian nan baru dibentuk di rezim Prabowo Subianto itu bisa mencapai Rp20 triliun.

Alasannya, Pigai punya segudang rencana program nan bakal dia kembangkan, termasuk di antaranya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia nan menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham bakal memberi kontribusi krusial bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu nan saya butuh, itu bakal satu-satunya di bumi lho," katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcom, Selasa (22/10).

Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengatakan bakal memperkuat perlindungan HAM. Dia mau kebutuhan HAM penduduk terpenuhi. Namun dengan anggaran nan hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.

"Anggaran nan ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran nan dikasih ini, mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak," kata Pigai.

"Kementerian HAM itu pembangunan kewenangan asasi manusia. Sesuai dengan petunjuk konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan bakal sandang, pangan dan papan," tambahnya.

Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya mau memastikan program nan digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi cuma-cuma hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

"Pembangunan 3 juta rumah nan dicanangkan oleh pemerintah, kelak kita memberikan support dari sisi kewenangan asasi manusianya, agar apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, lantaran ini kewenangan rakyat untuk mendapatkan perumahan, lantaran kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.

"Kami menjalankan audit kewenangan asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu kudu berasas nilai-nilai HAM, gimana implementasinya udah dimasukkan alias belum kan kami kudu audit," sambungnya.

Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan lembaga baru. Namun dia menyatakan sudah mempelajari program nan sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi.

"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya memandang instrumen norma internasional dan instrumen norma nasional nan perlu diperkuat, mana nan perlu diadopsi, mana nan perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.

Baca berita lengkapnya di sini.

(tim/DAL)

[Gambas:Video CNN]