Muncul Wacana Harga Tiket KRL Dinaikkan Berdasar NIK, Ini Kata Menhub Budi Karya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akhirnya angkat bicara, setelah santer berita nilai tiket KRL Commuter Line Jabodetabek bakal dinaikkan dengan langkah menentukan besaran subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.

"Itu belum, tetap wacana," kata Budi Karya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024.

Namun Budi mengakui, memang sedang dilakukan studi agar semua pikulan umum bersubsidi digunakan oleh orang nan memang sepantasnya mendapatkan subsidi.

Namun, kata dia, semua opsi nan ada tetap berkarakter wacana dan belum ada keputusan final.

"Kita lagi studi gimana semua pikulan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang nan memang layak untuk mendapatkan, bahwa kelak jika ada (berbasiskan) NIK, ya itu tetap wacana, tetap studi," kata dia.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Hal itu bermulai dari pemberitaan nan mengutip info di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah nan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam arsip tersebut ditetapkan anggaran shopping subsidi PSO kereta api nan ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan penemuan pelayanan kelas ekonomi bagi pikulan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan nan dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal, dalam kesempatan terpisah menjelaskan, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum bakal segera diberlakukan.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami tetap terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini bakal diberlakukan secara bertahap, dan bakal dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," kata Risal.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga bakal membuka obrolan publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif nan bakal diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

"Diskusi publik ini bakal dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," kata dia.

Iklan

Tarif KRL Saat Ini

Pengaturan tarif Commuterline  sesuai nan dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO), demikian dikutip dari laman Commuter Line.

Pada Keputusan Menteri tersebut besaran tarif perjalanan commuterline Jabodetabek sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama, dan ditambahkan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya. Besaran tarif tersebut telah melangkah lebih dari lima tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2016.

"Terkait rencana penyesuaian tarif commuterline, KAI Commuter terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Regulator, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mengenai rencana penyesuaian tarif ini, baik waktu dan besaran serta skema penyesuaian tarifnya," kata pernyataan Commuter Line.

Tarif untuk Orang Kaya

Pada Desember 2022, sempat muncul wacana mengenakan tarif unik pada orang kaya pengguna Commuter Line. Saat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan orang kaya berdasi bakal dikenakan tarif tiket KRL Commuter Line nan lebih mahal.

Asal muasal pernyataan tersebut berwal dari ketika Tempo nan menanyakan rencana kenaikan tarif KRL 2023. Kemudian, Budi Karya menjawab tarif KRL tidak bakal naik tahun depan, tapi bakal ada tarif unik bagi orang kaya berdasi.

"Kalau (tarif) KRL 2023 enggak naik, Insya Allah, tapi nan sudah berdasi memang nan keahlian finansialnya tinggi musti bayar lain. Jadi jika nan average sampai 2023 kita tidak naik," ujar dia di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Desember 2022.

Kemenhub berencana bakal meningkatkan tarif tiket KRL menjadi Rp 5.000 untuk perjalanan sepanjang 25 kilometer pertama. Kemudian tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tetap di nomor Rp 1.000. Namun rencana ini belum terlaksana.

Jumlah penumpang KRL pada 2023  sebanyak 290 juta lebih, namun tetap di bawah tahun 2019 sebanyak 330 juta lebih.

Pilihan Editor Harta Kekayaan Rano Karno nan Maju sebagai Wakil Gubernur Jakarta