Negara Mau Tambah 10 Persen Saham di Freeport, Erick Thohir: Masih Dibicarakan

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan penambahan saham negara sebesar 10 persen pada PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap menanti hasil akhir perencanaan investasi perusahaan tambang tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui usai menghadiri aktivitas penandatanganan perjanjian jual beli logam emas antara PTFI dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. alias Antam.

“Masih dalam status pembicaraan. Memang Freeport sendiri, mereka bakal bikin planning dulu nih investasinya berapa," ujar Erick di Jakarta, Kamis malam, 7 November 2024.

Ia menyatakan, kehati–hatian PTFI dalam menetapkan perencanaan merupakan sesuatu nan lumrah. “Namanya proyeksi, business plan, terus total investasi kan kudu dihitung benar,” kata dia. 

Ia pun memastikan proses obrolan ihwal divestasi tersebut bakal tetap dilanjutkan. Namun, perihal itu baru dapat dilakukan setelah PTFI rampung menentukan besaran angkanya.

Kesepakatan tersebut, menurut Erick, bakal senantiasa diupayakan. Pasalnya, PTFI juga termasuk anak perusahan Mining Industry Indonesia (MIND ID) nan merupakan perusahaan holding tambang milik negara. 

Ia menyebutkan, salah satu kegunaan Kementerian BUMN sebagai wakil dari pemerintah ialah memastikan semua proses mencapai penyelesaian dapat melangkah baik dan dalam waktu dekat. “Ya secepatnya, tergantung kelak proses daripada finalisasi angka-angkanya."

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai rencana pemerintah dalam menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut. “Jika sukses porsi saham pemerintah bakal meningkat dari 51 persen menjadi 61 persen,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi nan diterima Tempo, dikutip Jumat, 1 November 2024. 

Menurut keterangan Bahlil, finalisasi proses divestasi PTFI sempat tertunda lantaran kejadian kebakaran di Pabrik Asam Sulfat alias Smelter Manyar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, nan terjadi pada Senin,14 Oktober 2024. 

Lebih lanjut, dia menyatakan, langkah akuisisi saham nan direncanakan mencapai 61 persen tidak bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN. Bahkan, menurutnya ada potensi untuk tidak mengeluarkan biaya sama sekali nan tentunya berjuntai pada hasil negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport. 

Menanggapi perihal itu, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan kedua pihak tetap bakal mendiskusikan mengenai perihal tersebut. “Masih dibicarakan,” ucapnya, Kamis.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.