PDIP Ogah Gabung KIM Plus di Pilkada Jakarta

Medan, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, memastikan partainya tidak bakal berasosiasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, nan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

"Sorry la yau, kita berjuang untuk republik, demokrasi, untuk masa depan anak cucu," kata Komarudin di Medan, Sabtu (10/8).

Dia mengatakan PDIP tak bakal merapat ke KIM Plus lantaran bukan bagian dari orang-orang nan menggunakan segala cara, untuk kepentingan pribadi. Meski begitu, PDIP belum memutuskan sosok nan bakal diusung di Pilkada Jakarta.

"Kita bukan berjuang untuk keluarga, kroni-kroni. Bukan Undang-Undang kita tabrak, kita ubah untuk kepentingan (tertentu)," tegasnya.

Terkait adanya rumor penjegalan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Komarudin menyebut kerakyatan harusnya melangkah dengan baik.

"Kita ini pasti petarung, kita melakukan perlawanan ketika pertarungan itu tidak mencerminkan demokrasi," tegasnya.

Meski begitu, Komarudin mengakui PDIP tidak bisa mengusung calon sendiri lantaran hanya mempunyai 15 bangku di DPRD DKI Jakarta. Sementara syarat bisa mengusung kudu mempunyai 22 bangku alias 20 persen dari seluruh bangku di DPRD DKI Jakarta.

"Tapi jika Jakarta, kita tidak memenuhi syarat untuk maju sendiri, jika partai lain ramai-ramai bergabung, ya kita tidak bisa maju sendiri," papar Komarudin.

Wacana pembentukan KIM Plus mencuat menjelang Pilkada 2024 di beberapa wilayah termasuk di Jakarta. KIM sendiri merupakan koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Wacana KIM Plus pertama kalinya dilontarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. KIM Plus merujuk pada penambahan parpol baru di luar personil koalisi nan tergabung saat pilpres.

Wacana KIM Plus inilah nan disebut-sebut menjadi skenario menjegal Anies. Tiga partai nan semula memberi sinyal support kepada Anies, ialah PKS, NasDem dan PKB mendadak berbalik arah.

PKS nan sudah memberikan surat rekomendasi kepada Anies, jadi nan paling depan mengkaji opsi berasosiasi ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus nan mengusung Ridwan Kamil.

Alasannya, support terhadap Anies sudah jatuh tempo. Sebab, Anies tak kunjung dapat partai koalisi untuk mewujudkan duet dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Sementara itu, NasDem tak kunjung memberikan surat rekomendasi meskipun sudah menyatakan dukungan. PKB nan mendukung Anies di Pilpres 2024 juga sampai sekarang tak bersikap dan malah menunjukkan kedekatan dengan Prabowo Subianto.

PDIP mengirim sinyal kesukaan ke Anies lantaran partai ini tak mau membiarkan Pilkada Jakarta hanya diikuti kotak kosong melawan jagoan nan bakal diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ialah Ridwan Kamil. Namun sampai sekarang PDIP belum mendeklarasikan dukungan.

Berdasarkan UU Pilkada, Anies memerlukan 22 bangku fraksi partai di DPRD DKI Jakarta untuk bisa mendaftar ke KPU. Jumlah itu merupakan 20 persen dari total 106 bangku DPRD.

Jika PDIP betul bakal mengusung Anies, butuh tambahan empat bangku lagi. Dengan begitu PDIP kudu menggandeng minimal satu dari tiga partai nan belum dipastikan masuk KIM Plus ialah PKS, NasDem alias PKB.

Kursi partai lain di luar KIM Plus tidak mencukupi untuk digandeng ialah PPP dan Perindo nan masing-masing hanya punya satu bangku di DPRD DKI.

(fnr/fea)

[Gambas:Video CNN]