Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta - Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, nan bakal diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun. Namun master ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut lantaran makin menekan daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam obrolan virtual di Jakarta, Kamis, 12 September 2024, mengatakan, pihaknya telah mengkaji pengetatan subsidi BBM pada tahun lalu. Upaya ini menghemat APBN hingga Rp34,24 triliun jika pembatasan dilakukan terhadap semua jenis kendaraan pribadi.

Adapun pembatasan hanya pada mobil bisa menghemat anggaran Rp32,14 triliun, pembatasan untuk pembelian maksimal 60 liter bisa menghemat Rp17,71 triliun, dan pembatasan pada mobil berkapasitas 1.400 CC bisa menghemat Rp14,81 triliun.

Akan tetapi, kebijakan ini juga berpotensi makin menekan daya beli masyarakat. Padahal saat ini, daya beli tengah tertekan berbarengan dengan menurunnya jumlah kelas menengah hingga terbatasnya pembuatan lapangan kerja.

Kondisi inflasi nan tidak sebanding dengan kenaikan bayaran juga disebut menjadi aspek nan menggerus daya beli masyarakat.

Jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dilakukan, dikhawatirkan bakal berakibat pada terkontraksinya perekonomian nasional.

“Tentu saja pembatasan Pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN. Namun, jika kita cermati lagi, ini bakal berakibat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian bakal makin terkontraksi,” ujar Esther.

Luhut: Pembatasan Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite tidak bakal mengganggu daya beli masyarakat.

“Karena nan kena (pembatasan) saya, tetapi jika ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut ketika ditemui di sela-sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Badung, Bali, 3 September lalu.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan nilai BBM. Pembatasan pembelian BBM Pertalite tersebut bermaksud untuk memastikan subsidi tersalurkan tepat sasaran.

Dengan demikian, Pertalite tidak bakal bisa dibeli oleh masyarakat nan tidak berkuasa mendapatkan subsidi. “Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. nan ada adalah orang nan tidak berkuasa mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ucap Luhut.

Kemenko Maritim: Demi Udara Lebih Bersih

Kemenko Maritim dan Investasi menyatakan penyaluran BBM bersubsidi nan lebih tepat dapat memperlebar ruang fiskal nan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan BBM, serta menyediakan bis listrik untuk mengatasi polusi udara perkotaan.

"Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita kudu dibersihkan dari sulfur nan tinggi tapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest Rachmat Kaimuddin dalam sosialisasi penyaluran subsidi BBM tepat di Jakarta, Kamis.

Pemerintah merencanakan BBM bersubsidi bakal dibatasi bagi mobil ber-cc besar. Bagi motor dan mobil dengan cc mini tetap dapat menggunakan biosolar dan pertalite nan merupakan produk BBM bersubsidi.

"Hanya sedikit nan bakal terdampak dari kebijakan ini, di bawah tujuh persen kendaraan. Ini kita lakukan untuk melindungi lebih dari 93 persen kendaraan," kata dia.

Rachmat menegaskan bahwa nilai BBM bersubsidi tidak bakal naik dan pasokan bakal tetap terjaga bagi masyarakat nan membutuhkan. Ia menampik dugaan bahwa rencana kebijakan ini bakal menekan kelas menengah lantaran pembatasan kemungkinan bakal dilakukan berasas jenis mesin mobil.

"Rencana kebijakan ini sudah dirancang sedemikian rupa justru untuk melindungi kelas menengah. Kelas menengah bakal terlindungi lantaran tetap dapat mengakses BBM bersubsidi nan kualitasnya diperbaiki dan rendah polusi," ujarnya.

Transjakarta dukung penggunaan bis listrik

Iklan

Di kesempatan nan sama, Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta Daud Joseph menyampaikan rencana badan upaya wilayah tersebut untuk secara berjenjang mengoperasikan bis listrik.

"Akhir tahun ini PT Transjakarta bakal menambah 500 bis baru, nan terdiri atas bis besar, bis medium dan microtrans alias kecil. Semuanya bakal berupa bis listrik. Harapannya dengan lebih banyak orang beranjak dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum nan nol emisi, kita bisa sama-sama atasi masalah pencemaran udara," ujar Daud.

Pada 2022, PT Transjakarta untuk pertama kali mengoperasikan bis listrik dan menemukan bahwa biaya pengoperasian bis listrik dibandingkan dengan bis berbasis solar kurang lebih sama.

Ia mengatakan pengalaman mengoperasikan 100 bis listrik pertama telah mengajarkan PT Transjakarta bahwa biaya produksi dan pemeliharaan bis listrik menjadi semakin efisien dan semakin terjangkau.

Rachmat mengatakan ekspansi dan elektrifikasi kendaraan umum merupakan kunci penanganan polusi udara terutama di Jakarta.

"Transjakarta kan sangat besar dan krusial bagi kita semua. Perannya sangat sentral dalam mengendalikan polusi udara di Jakarta," ujar Rachmat.

Pakar Kesehatan Masyarakat UI Dukung BBM Rendah Sulfur

Koalisi masyarakat sipil dan master mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberlakukan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur sebagai bagian dari kesungguhan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara.

Desakan ini datang menyusul rencana pemerintah untuk menyesuaikan standar BBM dengan ketentuan rendah sulfur Euro4/IV sebagaimana nan sudah digariskan dalam Peraturan Menteri KLHK No 20 tahun 2017.

Rencana ini disampaikan beberapa kali oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejak Juni 2024.

"Keadaan ini sangat mendesak lantaran kualitas udara kita semakin memburuk. Semua parameter nan digunakan untuk mengukur kualitas udara menunjukkan penurunan, sehingga kondisi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah memasuki tahap krisis," ujar Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Adapun Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Budi Haryanto mengatakan polusi udara di DKI Jakarta berakibat langsung pada kesehatan.

Pada 2010, tercatat lebih dari separuh penyakit pernafasan di Jakarta disebabkan langsung oleh polusi udara dan trennya terus meningkat setiap tahunnya.

Kualitas BBM baik diesel maupun bensin nan saat ini disediakan di pasaran sebagian besar tidak memenuhi standar Euro 4/IV, lantaran kandungan sulfur nan sangat tinggi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kandungan sulfur nan tinggi ini, berkontribusi secara signifikan kepada pencemaran udara, mengingat gas buang kendaraan bermotor merupakan penyumbang polusi terbesar di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Indonesia sendiri sudah mengatur penerapan standar Euro4/IV dari sejak 2017 melalui Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Hanya saja, penerapan hanya dilakukan di sisi teknologi kendaraan, sementara pasokan BBM nan beredar di pasaran Indonesia, khususnya BBM bersubsidi, tetap jauh dari standar Euro4/IV.

"Apabila kita bisa mulai membersihkan pasokan BBM di pasaran mulai hari ini sampai dengan 2028, kita bisa menekan kasus pneumonia akibat polusi udara di kota Jakarta sampai dengan lebih dari sepertiga kasus hari ini," kata Budi.

Koalisi masyarakat sipil dan master menyesalkan lambatnya langkah pemerintah dalam memberlakukan kebijakan BBM Bersih. Terdapat beberapa laporan media nan menunjukkan keraguan Presiden Joko Widodo dalam mendukung langkah-langkah kebijakan strategis untuk memungkinkan Pertamina dalam melakukan penyediaan BBM bersih.

Pilihan Editor Pimpin Sidang Paripurna Kabinet Terakhir di IKN, Jokowi Minta Maaf dan Pesan Jangan Buat Kebijakan Esktrem