Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat alias PUPR buka bunyi soal rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto bakal menganggarkan Rp 16 triliun per tahun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai rencana tersebut berpotensi stagnan alias mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung total.

"Karena jika mengandalkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) potensi proyek putus di tengah jalan tinggi," katanya saat dihubungi, Minggu, 19 Mei 2024. Dengan anggaran Rp 16 triliun itu, menurut dia untuk pembangunan kota jauh dari cukup.

Trubus menuturkan bahwa pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat. Melainkan perlu juga dibangun pemukiman penduduk dan prasarana pendukung.

Ia mencontohkan megaproyek lainnya seperti pembangunan area Pantai Indah Kapuk alias PIK nan mendapatkan biaya dari para pengusaha.

Sementara untuk megaproyek IKN ini, Trubus mengatakan bahwa pemerintah bakal kesulitan mendapat penanammodal untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN. Sebab, ujarnya, kondisi dunia menciptakan adanya polarisasi bagi negara-negara nan terbagi menjadi blok Amerika ataupun blok Cina.

Kondisi Indonesia nan tidak terlibat dalam blok apa pun membikin penanammodal berpikir dua kali untuk mau membantu pembiayaan pembangunan IKN. "Investor kan sangat terpengaruh oleh polarisasi itu. Karena investasi kan jangka panjang, otomatis kudu ada negara penjamin," ucapnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan anggaran Rp 16 triliun per tahun cukup untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

Pasalnya, prasarana utama sudah dibangun dan kontrak-kontraknya sudah sudah diteken. "Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi. Sebagian jalan tol sudah masuk kontrak," kata Danis ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 17 Mei 2024.

Iklan

Lagipula, Danis menuturkan pembangunan IKN tidak berjuntai sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berujar, pembangunan IKN menggunakan duit APBN hanya mencapai 20 persen.

Sementara itu, 80 persen sisanya diharapkan dari investasi. "Yang jelas, (anggaran Rp 16 triliun) setiap tahun cukup," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto membeberkan strategi pemerintah untuk pembangunan IKN saat datang di aktivitas Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, Prabowo meluruskan berita soal prediksi biaya pembangunan IKN nan mencapai US$ 35 miliar alias sekitar Rp 501 triliun adalah untuk 25–30 tahun. Artinya, menurut Prabowo, beban biaya per tahun sekitar US$ 1 miliar alias jika dirupiahkan sekitar Rp 16 triliun (asumsi kurs Rp 16.027 per dolar AS). Ia pun memastikan bahwa APBN bakal bisa membiayai pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Perekonomian Indonesia, anggaran kami dapat bayar itu,” kata Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin pada aktivitas Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024, sebagaimana diikuti dari siaran langsung YouTube Bloomberg TV di Jakarta.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan