Perintah Mendagri Respons Pernyataan Kepala Daerah soal TKD Dipangkas

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah wilayah untuk menerapkan efisiensi shopping birokrasi untuk menyikapi kebijakan pemangkasan biaya transfer ke wilayah (TKD) dalam APBN 2026.

"Menghadapi dinamika transfer finansial wilayah nan beranjak ke pusat maka satu tipnya, rekan-rekan di wilayah kudu melakukan efisiensi belanja, terutama shopping nan birokrasi," kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/10).

Belanja birokrasi nan dimaksudkan Mendagri antara lain pengeluaran untuk rapat, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. 

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 (Binwas) nan diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri.

Sebelumnya, sejumlah kepala wilayah mengeluarkan pernyataan, apalagi sampai mendatangi Menteri Keuangan Purbaya, terkait pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat.

Merespons itu, menurut Tito, seluruh pemerintah wilayah di Indonesia sukses menerapkan efisiensi pada masa pandemi Covid-19 sehingga tidak ada argumen untuk tidak melakukan efisiensi.

"Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, minta maaf, berlebihan, ini kudu dikurangi. Banyak wilayah nan melakukan itu bisa. Kita waktu era Covid juga bisa, dikurangi jauh anggaran kita, bisa," ujarnya.

Selain itu, Tito meminta kepada semua pihak di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, seraya mengingatkan ada akibat norma bagi siapa saja nan mencoba bermain-main dengan anggaran.

"Program-program juga kudu betul-betul (dijalankan), anggaran untuk program kudu betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan, kena masalah norma nanti," tutur eks Kapolri tersebut.

Beban rakyat dan peran inspektorat

Selain efisiensi belanja, Tito juga mendorong wilayah melakukan penemuan fiskal dengan mengoptimalkan potensi pajak wilayah tanpa membebani masyarakat kecil. Ia mencontohkan pajak restoran, hotel, dan parkir nan tetap sering bocor dan belum masuk kas daerah.

"Buat sistem agar pajak nan ada tidak bocor. Jangan menambah beban baru ke rakyat kecil, tapi pastikan potensi pajak nan sudah ada bisa masuk penuh ke kas Pemda," katanya.

Dalam konteks tata kelola, Tito menilai Inspektorat Daerah merupakan tulang punggung pengawasan pemerintahan di daerah. Sebagai pengawas internal, mereka mempunyai posisi strategis untuk memberi peringatan dini, pengarahan hukum, hingga pertimbangan penyelenggaraan program.

"Inspektorat punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Kalau ditemukan pelanggaran dan terbukti melanggar hukum, bisa ditindak. Bahkan kepala wilayah bisa diberhentikan lewat sistem putusan Mahkamah Agung," tuturnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota perlu diperkuat agar sistem pengawasan melangkah seragam dan efektif di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, Inspektorat Daerah alias Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bekerja melakukan audit rutin, tetapi juga kudu menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap rupiah anggaran wilayah digunakan secara efektif dan memberi akibat nyata bagi masyarakat.

"Inspektorat jangan hanya turun setelah ada masalah. Sejak perencanaan, mereka kudu menilai apakah program itu efisien, boros, alias tidak perlu. Dengan begitu, potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal," kata Tito di Jakarta, Kamis.

Tito menekankan, pengawasan nan ketat perlu difokuskan pada program-program prioritas nasional nan bergesekan langsung dengan masyarakat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, serta program ketahanan pangan.

Program-program tersebut bukan hanya bagian dari agenda pemerataan kesejahteraan, tetapi juga menjadi strategi pemerintah dalam mengalihkan efisiensi TKD. Karena itu, Tito meminta Inspektorat Daerah memastikan implementasinya melangkah transparan dan tepat sasaran.

"Program nasional seperti MBG dan ketahanan pangan bisa menggerakkan rantai pasok dan memperkuat perputaran ekonomi daerah, lantaran uangnya beredar langsung di wilayah itu," jelas Tito.

Mendagri berambisi dengan optimalnya tugas tugas para pengawas dalam pengawasan dan pencegahan, roda pemerintahan dan pembangunan bisa melangkah dengan maksimal.

Alokasi biaya TKD secara nasional dalam Rancangan APBN tahun 2026 sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun alias dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kompensasi dari pengurangan itu, Kementerian Keuangan meningkatkan shopping program pemerintah pusat untuk wilayah nan dikucurkan langsung melalui kementerian/lembaga (K/L), nan nilainya mencapai sekitar Rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp900 triliun.

Sebelumnya usai menerima 18 gubernur nan mendatanginya mengenai TKD, Purbaya mengaku paham dengan keluhan nan disampaikan para gubernur. Menurutnya, anggaran alias duit transfer ke wilayah (TKD) memang terlalu banyak dipotong.

"Cuma, kita lihat saja gimana. Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada nan lenyap sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," kata Purbaya soal keahlian pemda, Selasa (10/7).

"Saya bakal lihat keadaan duit saya seperti apa nanti, memasuki pertengahan triwulan kedua 2026 nanti. Kalau emang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, coretax lebih bagus, bea cukai gak ada bocor, pajaknya gak ada bocor. Harusnya naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi (ke daerah)," janji sang menteri.

Purbaya juga menegaskan dirinya adalah orang baru di pemerintahan sekarang. Ia kemudian mengingatkan para pemerintah wilayah untuk membersihkan gambaran mereka nan dianggap jelek oleh pusat.

"Saya kan ke kepemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, jika mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi," katanya.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]