Petugas melayani konsumen nan mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian nilai BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan bahan bakar minyak alias BBM rendah sulfur untuk menekan polusi dikota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta.
PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan pelat merah minyak bumi dan gas nan bakal mempersiapkan BBM rendah sulfur nan dicanangkan pemerintah. “BBM rendah sulfur tetap proses penyiapan,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso melalui aplikasi perpesanan, Senin, 22 Juli 2024.
Fadjar belum mau menjelaskan perincian perbedaan BBM sulfur dengan BBM subsidi nan ada saat ini. Ia juga enggan menjawab pertanyaan soal kemungkinan BBM sulfur juga mendapatkan suntikan subsidi dari pemerintah. “Untuk detailnya disampaikan kemudian, ya,” kata Fadjar.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah sedang mengkaji BBM rendah sulfur. Pemerintah mengambil langkah seiring rumor polusi nan semakin tinggi di kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, bahan bakar kendaraan menjadi salah satu penyumbang masalah tersebut.
“(BBM) kita sulfur tinggi sampai 2.500. Padahal jika mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan ketika ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar bahan bakar kita makin bersih.”
Selanjutnya: Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan soal kesiapan dan kesiapan suplai....
1
2
Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Family Office bakal Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani
43 menit lalu
Family Office bakal Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons rencana pemberian insentif pajak untuk orang kaya di Family office. Desain rancangan dan insentif untuk Famlily Office tetap dikaji.
KPK bakal Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara
2 jam lalu
KPK bakal Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara
KPK bakal terlibat menangani potensi kerugian negara nan timbul jika pemerintah mengeksekusi program family office.
Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024
3 jam lalu
Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024
Pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office. Targetkan bakal rampung sebelum Oktober 2024.
Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR
4 jam lalu
Kementerian Keuangan Cairkan Rp 1.398,1 Triliun di Semester I untuk Infrastuktur, Kartu Sembako, hingga Subsidi KUR
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan pada semester I 2024 ini shopping negara telah mencapai 1.398,1 triliun alias 42 persen dari alokasi APBN tahun ini
Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, bakal Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai
6 jam lalu
Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, bakal Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai
Luhut Binsar Pandjaitan laporkan rencana pembentukan family office kepada Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Akan tiru pengadilan arbritrase Abu Dhabi dan Dubai.
20 BUMN Sumbang Dividen Rp85 Triliun untuk Negara, Siapa Setor Paling Besar?
8 jam lalu
20 BUMN Sumbang Dividen Rp85 Triliun untuk Negara, Siapa Setor Paling Besar?
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 20 perusahaan pelat merah sukses memberikan dividen untuk negara tahun 2024 sebesar Rp85,52 triliun.
4 bulan yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·