Pj Gubernur Elen Bahas Upah Minimum 2025 Bersama Mendagri dan Menaker

Jakarta, CNN Indonesia --

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menghadiri rapat koordinasi (Rakor) nan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Kamis (31/10).

Rakor virtual nan juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja Yassierli ini membahas maraknya rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persiapan dalam penetapan bayaran minimum 2025.

Dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rakor ini bermaksud untuk menyatukan visi dalam antisipasi rumor sensitif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Utamanya mengenai dengan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 dan PHK dapat berkapak pada aspek politik dan keamanan di daerah.

"Dengan pertemuan ini kita siapkan upaya antisipasi agar kepala wilayah mengerti atas kebijakan pemerintah pusat dan dapat membikin kebijakan dengan baik sesuai situasi lokal masing-masing dengan akibat nan minimum," ujar Tito.

Tito juga membujuk Pemda untuk terus menjaga agar tidak terjadi masalah nan dapat mempengaruhi keamanan dan kondusivitas nasional.

Menaker Yassierli menuturkan, Rakor ini krusial untuk meningkatkan koordinasi berbareng sehingga dapat memberikan kerja terbaik kedepannya.

"Rakor ini kita lakukan untuk menyelaraskan kebijakan pusat wilayah kita semua suasana bekerja dengan kondusif di Indonesia," katanya.

Yassierli menguraikan beragam tantangan strategis ketenagakerjaan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal.

"Ada beberapa PR kita ke depan untuk dikerjasamakan kedepannya secara berbareng antara lain perhatian Jamsos ketenagakerjaan serta keselamatan kerja nan bisa ditingkatkan," jelasnya.

Disamping itu, Ia juga memaparkan info PHK Nasional nan dipengaruhi dunia dan nasional. Dari data-data nan ada, Ia tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia bakal lebih baik.

"Namun kita kudu bisa monitoring antisipasi apapun itu. Upaya-upaya nan dilakukan pemerintah secara terstruktur dengan optimisme kondisi bakal lebih baik," katanya.

Menaker telah mempunyai beberapa agenda krusial ketenagakerjaan mengenai rumor PHK dan UMP dan juga telah menyediakan beragam upaya mitigasi risiko.

"Pemerintah kudu memberikan solusi terbaik bagi pengusaha dan pekerja dalam penetapan UMP. Kita optimis menatap ke depan. Deteksi awal sangat krusial tentu perlu kerjasama dengan stakeholder," pungkasnya.

Sementara Pj Gubernur Elen Setiadi usai mengikuti rakor ini mengatakan, rakor tetap membahas konteks regulasinya, untuk kalkulasi besaran UMP Tahun 2025 tetap menunggu info BPS nan bakal dikirimkan tanggal 6 November kelak ke Kemenaker.

"Jadi memang kudu dilihat dua kepentingan baik dari pelaku upaya kemudian kepentingan dari pekerja nan kudu seimbang," ujar Elen.

(inh)