Poin-poin Rapat Menteri HAM Pigai dengan Komisi XIII DPR

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi XIII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) perdana dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, Kamis (31/10).

Komisi XIII merupakan komisi nan ditambah menyusul penambahan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Begitu pula dengan Kementerian HAM nan menjadi pecahan dari Kemenkumham di periode sebelumnya.

Gelaran rapat Komisi XIII dengan Kemen HAM sempat menjadi sorotan, setelah Pigai sebelumnya meminta alokasi anggaran Rp20 triliun untuk lembaganya. Pigai mengaku mempunyai lebih dari 200 program dan mau membuktikan HAM di Nusantara.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program nan tidak perlu saya sebut," kata Pigai dalam rapat.

Butuh 2.544 staf

Menurut Pigai, dengan usul anggaran Rp20 triliun dia memerlukan total 2.544 staf kementerian. Saat ini, dia menyebut, Kementerian HAM hanya mempunyai 188 staf.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk penghasilan dan tunjangan memerlukan lebih dari Rp1 triliun," kata dia.

Pigai mengatakan jumlah itu belum termasuk untuk program dan kebutuhan operasional maupun non operasional nan lain. Dia mengaku tak perlu menyebut rinci program dan usulannya dengan mengusulkan Rp20 triliun, selain rencananya untuk membangun kampus HAM pertama di dunia.

"Saya kira adapun satu program saja nan saya mau sampaikan selain nan lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan ketua Komisi XIII sudah tahu lah," katanya.

Kebijakan pemerintah tak langgar HAM

Pigai juga memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto melangkah di atas koridor HAM.

Dia menekankan lembaganya bakal konsentrasi dalam penyelenggaraan pembangunan HAM di Indonesia. Menurutnya, perihal itu berbeda dengan tugas pokok dan kegunaan nan dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Kami kudu ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak alias melangkah di atas koridor HAM," kata Pigai.

Bentuk Kanwil HAM di seluruh provinsi

Pigai mengungkap bahwa dirinya mau membentuk instansi wilayah (kanwil) kementerian di nyaris seluruh provinsi se-Indonesia. Menurut dia, kepala kanwil di wilayah bakal setara dengan PNS eselon dua.

Ia pun meminta Komisi XIII selaku mitra kerja untuk ikut mengawasi kanwil-kanwil di wilayah nantinya.

"Jadi jika Bapak, Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap, maksudnya siap melayani sebagai mitra," ucapnya.

Namun, Ketua Komisi XIII Willy Aditya memberikan catatan. Dia menilai tak perlu ada penambahan struktur, tapi nan krusial adalah semangat penegakan HAM.

Ia mempertanyakan kapan penambahan kanwil itu bakal rampung dan mulai bisa bekerja secara efektif.

"Sementara HRD, human rights defender, pasukan kakak wamen ini ada di mana-mana, kenapa tidak berdayakan itu sebagai sebuah networking. Artinya, social capital human rights itu, itu nan kemudian kudu kita lihat," ujar dia.

Tak punya program 100 hari

Pigai juga mengaku tak punya program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Dia menyebut programnya bakal melangkah jangka panjang selama lima tahun ke depan.

Menurut Pigai, program 100 harinya bakal selesai dalam tujuh hari. Sebab, perihal itu hanya mengenai tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf.

"Kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun jika dipertahankan," kata Pigai.

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]