Politikus PDIP Tolak Wacana Perubahan Kurikulum Merdeka

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Sofyan Tan mengkritik wacana mengubah kurikulum merdeka nan bertindak saat ini.

Sofyan mengingatkan pergantian kurikulum bakal berakibat pada beragam prasarana jasa pendidikan, terutama dari sisi prasarana sumber daya manusia (SDM). Termasuk di dalamnya berakibat pada 3.328.000 guru.

"Pergantian kurikulum bakal akan mempengaruhi lebih dari 3 juta guru. Kasihan, mereka kudu harus kembali belajar dan penyesuaian terhadap kurikulum baru. Padahal nan kemarin aja mereka juga sudah kesulitan," kata Sofyan dalam keterangannya, Jumat (8/11).

Sofyan menilai perlu banyak upaya untuk kembali melakukan perubahan terhadap kurikulum jika berbarengan dengan setiap pergantian rezim pemerintah.

Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Sofyan meminta pemerintah mempertimbangkan lagi jika mau mengubah kurikulum pendidikan di sekolah.

Menurut Sofyan pemerintah semestinya tinggal melakukan penyesuaian terhadap kebijakan kurikulum nan sudah berlaku. Upaya itu dilakukan agar kurikulum tidak diubah secara keseluruhan.

"Adjust aja. Hal-hal nan baik kudu diteruskan alias dilanjutkan. nan tetap kurang diperbaiki. Saya percaya perubahan itu penting, tapi ya bukan berfaedah kudu terus melakukan perubahan lantaran dampaknya sangat signifikan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia cemas perubahan kurikulum hanya bakal memperburuk kesenjangan pendidikan siswa. Sebab, tidak semua sekolah mempunyai kesiapan terhadap perubahan besar.

Menurut dia, perubahan kurikulum baru juga bisa berakibat terhadap psikologis anak didik. Oleh karenanya, dia mendorong pemerintah untuk tidak melakukan perubahan kurikulum merdeka.

"Daripada untuk pergantian kurikulum, lebih baik anggarannya untuk peningkatan kualitas jasa pendidikan. Seperti peningkatan sarana/prasarana pendidikan di daerah-daerah nan tetap jauh dari kata layak. Masih banyak kita temukan sekolah nan bangku untuk siswa aja kurang, atapnya sering bocor, dan lain sebagainya," katanya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya menyatakan bakal mengkaji kembali penerapan Kurikulum Merdeka saat ini. Hal itu dia sampaikan usai menggelar serah Terima kedudukan dengan Mendikbud 2019-2024 Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (21/10).

Mu'ti mengatakan kurikulum Merdeka tergolong tetap baru. Meski sudah dinyatakan kudu diterapkan secara nasional, dia mengatakan dalam praktiknya belum semua sekolah menetapkan.

"Jadi kita lihat lah, kita tidak bakal buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik nan sekarang ini juga memang tetap terus terjadi di masyarakat," kata dia.

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]