Poltracking Sebut Ditarget Oknum Dewan Etik Persepi

Jakarta, CNN Indonesia --

Poltracking Indonesia mengaku ditarget oleh seorang oknum Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) sejak sebelum penjatuhan sanksi.

Direktur Poltracking Masduri Amrawi mengatakan oknum tersebut sudah mau menjatuhkan hukuman ke Poltracking sejak lembaga itu mau mempublikasi hasil survei Pilgub DKI Jakarta.

"Sejak awal Poltracking sudah ditarget oleh oknum Dewan Kode Etik," kata Masduri dalam bertemu pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Ada tiga orang Dewan Etik Persepi, ialah Saiful Mujani, Hamdi Muluk, dan Asep Sailefuddin. CNNIndonesia.com sudah bertanya ke Masduri siapa oknum dimaksud, tetapi dia enggan membeberkan nama.

Dalam bertemu pers itu, Masduri membuka tangkapan layar chat di grup personil Persepi. Ada percakapan dari seseorang nan namanya disensor berisi poster agenda pengumuman hasil survei Poltracking.

Orang itu juga menyebut ada bocoran hasl survei memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Orang itu juga menyampaikan niat memeriksa Poltracking jika hasil survei berbeda dengan hasil survei LSI.

"Jadi, jika kita perhatikan di sini. Sudah ada tendensi sejak awal. Kalau betul info berbeda dengan LSI, kira-kira, poltracking layak untuk dipecat," ujar Masduri.

CNNIndonesia.com meminta konfirmasi tudingan itu ke Saiful Mujani dan Hamdi Muluk. Mereka menegaskan tak ada tendensi menyanksi Poltracking.

Putusan itu, kata mereka, dilakukan atas dasar pemeriksaan. Mereka mengatakan Poltracking tak bisa membuktikan keabsahan info survei tersebut.

"Sebut dong oknum itu siapa. Jangan nuduh tidak jelas," kata Saiful melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/11).

Dia menambahkan, "(Putusan cacat) norma apa? Di Persepi aturannya Dewan Etik punya kewenangan dan diberi otoritas untuk menilai keahlian personil dan penilaimya tak bisa diganggu gugat."

Sebelumnya, Persepi menyanksi Poltracking Indonesia lantaran perbedaan hasil survei Pilgub DKI Jakarta 2024. Hasil survei lembaga itu berbera dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Persepi memberi kesempatan bagi kedua lembaga untuk menyampaikan info secara tertulis dan tatap muka.

"Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan penerapan metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia lantaran adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) nan telah dikirimkan," dikutip dari keterangan tertulis Dewan Etik Persepi.

(dhf/fra)

[Gambas:Video CNN]