Poltracking Sebut Pakai Verifikasi Berlapis untuk Survei

Jakarta, CNN Indonesia --

Lembaga survei Poltracking Indonesia menegaskan survei-survei mereka sudah melalui verifikasi berlapis. Pernyataan itu merespons polemik beda hasil survei Pilgub Jakarta 2024.

Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan ada lima lapis verifikasi nan diterapkan. Hal itu guna meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.

"Setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi 5 lapis untuk memastikan keabsahan info nan diperoleh," kata Masduri melalui keterangan tertulis, Senin (18/11).

Verifikasi pertama dilakukan dengan penerapan sistem geolokasi saat surveyor memasukkan info survei. Sistem ini menunjukkan proses pengambilan info di lapangan berjalan sesuai letak nan sebenarnya.

Lalu info survei diverifikasi menggunakan foto. Poltracking mengecek keabsahan info dengan memandang foto responden saat survei. Langkah ini dilakukan demi memastikan responden nan diwawancarai adalah orang nan sesuai dengan kriteria survei.

Verifikasi ketiga dilakukan melalui periode pemisah lama pengisian survei di aplikasi. Poltracking memantau waktu pengerjaan survei nan dilakukan melalui aplikasi. Keabsahan dipertanyakan jika survei nan dilakukan jauh lebih sigap dari periode pemisah lama nan ditentukan.

"Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban nan berlawanan alias membingungkan. Responden nan lolos verifikasi ini dinilai valid," ucap Masduri menjelaskan lapis keempat verifikasi.

Verifikasi terakhir dilakukan melalui telepon. Poltracking menghubungi kembali responden nan datanya sudah masuk dalam sistem.

"Keberhasilan proses verifikasi info lima lapis ini memastikan Poltracking Indonesia terus menjadi pelopor dalam penyediaan info nan jeli dan terpercaya," ujarnya.

Sebelumnya, Poltracking Indonesia terlibat polemik beda hasil survei Pilgub DKI Jakarta 2024. Hasil survei Poltracking berbeda dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) nan diterbitkan beberapa hari sebelumnya.

LSI menyebut Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan elektabilitas 41,6 persen. Elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono 37,4 persen.

Sementara itu, Poltracking menyebut elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono 51,6 persen. Adapun Pramono-Rano 36,4 persen.

Perbedaan hasil survei itu membikin Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menggelar sidang etik terhadap dua lembaga itu. Hasilnya, Persepi melarang Poltracking mempublikasikan hasil survei tanpa pengawasan Dewan Etik. Poltracking dinilai tak bisa memberikan info original survei tersebut.

Meski demikian, perihal itu dibantah oleh Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. Hanta mengatakan telah memberikan semua info original survei saat sidang etik. Dia juga menegaskan tak punya kepentingan di kembali survei Pilgub DKI Jakarta.

"Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya mau menyampaikan info ini apa adanya," ucap Hanta Yuda dalam bertemu pers di Jakarta, Jumat (8/11).

(dhf/fra)

[Gambas:Video CNN]