PON Aceh Sumut Baru Dibuka, Kenapa Jokowi Terbitkan Keppres Satgas Pengawalan Libatkan Polri dan BPKP?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membentuk satgas untuk membenahi masalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, nan sedang berjalan di Aceh dan Sumatera Utara, lantaran banyak keluhan mulai dari konsumsi terlambat dan kurang sampai venue nan belum siap dipakai.

Upaya pembenahan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024, nan ditandatangani Presiden Jokowi,  tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024, menjelaskan bahwa masalah penyelenggaraan PON sudah dia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, dan langsung ditanggapi dengan publikasi Keputusan Presiden (Keppres).

"Sudah saya minta ke Bapak Presiden dan Alhamdulillah beliau langsung mengeluarkan Keppres juga nan namanya Satgas Penataan dan Pendampingan Tata Kelola, nan dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung beserta di anggotanya ada Pak Kabareskrim dari Mabes Polri, ada dari Deputi BPKP dan seluruh penegakan hukumnya," kata Menpora Dito.

"Jadi, semua keluhan dan juga semua nan dirasa kurang cocok, ini pasti bakal kita tindak tegas dan bakal tindak lanjuti sesuai norma norma nan ada," kata Dito.

Menpora Dito menjelaskan bahwa penyelenggaraan PON merupakan tanggung jawab sepenuhnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga wilayah tuan rumah, di mana wilayah tuan rumah menjabat sebagai ketum PB PON, ialah Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional.

"Akan tetapi, lantaran ini adalah bangku olahraga, bagaimanapun saya selaku menteri olahraga nan bertanggung jawab dan membina olahraga di seluruh Indonesia, pastinya kita terdepan menjadi penanggung jawab," ujar Dito.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Sumatera Utara nan berjalan pada 9-20 September 2024. Fokus utama para auditor adalah memonitor game time sepanjang penyelenggaraan PON.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK), Iwan Taufiq, mengatakan, auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.

Iwan berambisi penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 dapat meraih empat sukses ialah sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan sukses administrasi.

“Satu lagi tambahan ialah sukses pemanfaatan aset pasca-PON," paparnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 September 2024.

Sebelumnya, pada seremonial pembukaan 9 September lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya PON sebagai arena untuk melahirkan lebih banyak atlet terbaik bangsa, pemecah rekor dunia, calon peraih lencana emas di Asian Games, Sea Games, apalagi Olimpiade. Ia membujuk semua peserta agar menjadikan PON tidak sekadar kompetisi, tapi juga arena mempererat tali persaudaraan.

“Oleh karena itu saya titip betul pegang teguh sportivitas dan fair play. Mari kita semua merayakan pekan olahraga nasional ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat sportivitas dan kegembiraan untuk mengukir prestasi nan membanggakan negeri,” pesan Jokowi

Penyelenggaraan PON XXI, unik di Aceh saja, menelan biaya hingga Rp 811 miliar. Presiden Jokowi meresmikan 18 venue baru di Aceh nan dibangun unik untuk perhelatan olahraga nasional empat tahunan tersebut.

Sebagai informasi, penyelenggaraan PON XXI di Aceh 6.287 atlet dan 3.158 official. Sementara di Sumatera Utara diikuti 6.618 atlet dan 3.320 official.

BPKP Turunkan Auditor, Mabes Polri Kirim Tim

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola PON di Aceh dan Sumatera Utara nan berjalan pada 9-20 September 2024. Fokus utama para auditor adalah memonitor game time sepanjang penyelenggaraan PON.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq, mengatakan, auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.

Iwan berambisi penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 dapat meraih empat sukses ialah sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan sukses administrasi.

“Satu lagi tambahan ialah sukses pemanfaatan aset pasca-PON," paparnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 September 2024.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya siap menangani dugaan penyelewengan biaya penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumatera Utara 2024.

Hal itu disampaikan Kapolri Sigit usai aktivitas pengarahan Presiden Joko Widodo kepada pejabat TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Kamis.

"Saya kira Polri tentunya bakal menunggu. Kalau memang ada kebenaran dan bukti bahwa terjadi penyelewengan biaya PON, kami bakal mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolri.

Iklan

Secara umum, kata Jenderal Pol. Sigit, baik Polri, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai ruang nan sama untuk menangani. Meski demikian, dalam prinsipnya Polri siap menangani dugaan penyelewengan biaya PON.

Sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol. Arief Adiharsa mengungkapkan bahwa pada hari Kamis ini sudah ada tim nan berangkat menuju letak penyelenggaraan PON XXI untuk mengusut dugaan penyelewengan keuangan.

"Pada hari Kamis ini sudah ada nan berangkat," kata Arief saat dikonfirmasi oleh ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa tim tersebut bakal berasosiasi dengan tim pendampingan dari Kejaksaan Agung dan BPKP "Tim satgas dari Mabes, Jumat, menuju ke letak PON XXI, di antaranya untuk memberikan pendampingan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mendalami perihal nan dilaporkan," kata Arief.

Ia mengatakan bahwa langkah tersebut setelah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengenai dugaan penyelewengan tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa satgas pendampingan merupakan tim campuran dari Tipikor Bareskrim Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Utara.

Selain melakukan peninjauan, kata dia, laporan dari Menpora melalui satgas bakal ditelaah dan diklarifikasi oleh pihaknya.

Sejumlah Keluhan

LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak BPKP Aceh mengaudit pengadaan konsumsi pada penyelenggaraan PPON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. "Kita berambisi dalam konteks ini BPKP Aceh untuk melakukan audit investigasi terhadap budget tersebut (konsumsi)," kata Koordinator MaTA, Alfian, di Banda Aceh, Kamis.

Permintaan tersebut sebagai respon MaTA mengenai banyaknya keluhan soal pelayanan konsumsi terhadap atlet, serta besarnya anggaran pembelian makanan pada PON XXI Aceh-Sumut di Aceh 2024 ini.

Alfian mengatakan, berasas info nan dimiliki, biaya konsumsi PON Aceh-Sumut ini mencapai Rp42,37 miliar, terbagi dari dua item shopping ialah Rp11,472 miliar snack atlet dan Rp30,898 miliar lebih untuk makan.

Dalam kontraknya, kata Alfian, untuk makan atlet dibeli sebanyak 607.035 kotak, dengan nilai per kotaknya Rp50.900. Untuk snack atlet Rp18.900 per kotak.

Sementara itu, hambatan di wilayah Sumatera Utara berangkaian dengan sarana pendukung, nan menurut Menpora Dito sudah dipastikan rampung.

"Dan hari ini semua nan masuk ke kami, pasti kita fast respons. Contoh kemarin memang, nan rame juga adalah venue voli di Sumatera Utara, nan di mana sebenarnya itu adalah tanggung jawab daerah," kata Menpora Dito.

"Venue olahraganya sebenarnya sudah siap dipakai dan sudah bisa dipakai. Memang sarana pendukungnya nan mungkin agak kewalahan dan jalannya waktu itu mungkin setelah hujan jadi berlumpur."

Saat itu juga, Menpora Dito langsung menghubungi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan pengerjaan.

"Akhirnya kami take over dan pemerintah pusat langsung masuk membenarkan jalannya. Alhamdulillah sekarang sudah rapi dan di Sumut, di Aceh didukung TNI dan polisi. Semuanya ikut membantu bangunan tersebut," ujar Menpora Dito.

"Jadi hal-hal seperti ini nan kami sedang coba benahi dan pastinya tidak menutup kemungkinan semua nan kurang-kurang dipersilahkan saja, dilaporkan dan pasti kita bakal langsung evaluasi."

Ia juga memastikan masalah konsumsi dan arena pertandingan nan ramai dibicarakan dalam penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara 2024 telah ditangani.

"Pembukaan hari Senin, Minggu malam kita langsung evaluasi, dan saya bisa pastikan setelah Senin itu sudah berubah semuanya di Aceh," kata Menpora Dito.

"Kalau nan di Sumut, saya belum mendapatkan laporan adanya konsumsi nan dikit. Memang jika untuk mengenai konsumsi, rata-rata itu kejadian di Aceh."

Pilihan Editor Banyak Disebut Lebih Baik dari Susu Sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis, Apa Itu Susu Ikan ?