PP Muhammadiyah akan Putuskan Sikap soal IUP Ormas Keagamaan Sabtu Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bakal memutuskan sikap soal izin upaya pertambangan (IUP) dari pemerintah pada rapat pleno nan bakal digelar Sabtu, 13 Juli 2024. “Dijadwalkan tanggal 13 nan bakal datang, jika tidak mundur,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hikmah, Busyro Muqoddas, saat dihubungi Tempo pada Selasa, 9 Juli 2024.

Sampai saat ini, PP Muhammadiyah belum memutuskan sikap terhadap tawaran IUP dari pemerintah. Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung, mengatakan Muhammadiyah belum menentukan menerima alias menolak wilayah izin upaya pertambangan unik itu.

“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi jika ada nan menolak itu individual bukan Muhammadiyah. nan resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” katanya usai obrolan di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024.

Ia mengatakan, memang ada perbedaan pendapat di internal Muhammadiyah, namun itu perihal nan wajar. Sementara mengenai sikap penolakan alias menerima, Muhammadiyah, diwakili Ketua Umum Haedar Nashir. 

“Pendapatnya di beberapa kesempatan itu, kudu mensyukuri nikmat nan Allah berikan berupa kekayaan alam. Kemudian memelihara dan mengurusnya, pergunakan dengan baik termasuk tambang. Tak boleh merusak, jaga lingkungan selama pengelolaan tersebut,” kata Ihsan.

Iklan

Ihsan menuturkan meski Haedar Nashir belum menyampaikan menerima alias tidak, namun jika pemerintah meminta, mereka bakal mempertimbangkannya. Sementara saat ini, kata dia, pemerintah belum meminta Muhammadiyah ambil andil dalam urusan perizinan tambang itu.

“Kalau memang itu menjadi suatu kebutuhan dan dianggap oleh Muhammadiyah bagian nan bisa dilakukan, maka kami bakal lakukan. Dari beberapa rapat, ini sedang dipelajari. Dari aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, pembiayaan semua bakal dipelajari,” tuturnya.

Pilihan editor: PP Muhammadiyah: IUP Ormas Keagamaan Sejalan dengan Pemerataan Aset di Luar Oligarki