Prabowo Minta Pengkajian Ulang Desain Komplek Legislatif-Yudikatif di IKN, Berbeda Selera dengan Jokowi?

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal segera membentuk tim kreasi berbareng Otorita IKN. Hal ini menyusul pengarahan Presiden Prabowo Subianto agar kreasi pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di ibu kota baru dikaji ulang.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan tim desain bakal dibentuk untuk mewujudkan visi misi baru dari pemerintahan Presiden Prabowo. "Review ulang (desain) apakah sedikit alias banyak, tergantung obrolan kami semua nanti," kata Dody saat ditemui di Auditorium Kementerian PU pada Rabu, 22 Januari 2025.

Lebih lanjut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan pengkajian ulang kreasi pembangunan prasarana legislatif dan yudikatif di IKN tidak berangkaian dengan persoalan anggaran. Menurut dia, penyesuaian kreasi wajar dilakukan lantaran bisa jadi ada perbedaan selera antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Mungkin, iya (berbeda selera). Tapi ada keinginan-keinginan nan mungkin belum ada di dalam kreasi itu, makanya perlu penyempuranaan," tutur Diana.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa tim kreasi bakal dibentuk untuk menyesuaikan arah pembangunan ke depan. Basuki juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Karena itu pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan akomodasi pendukung lainnya kudu segera diselesaikan.

Basuki menuturkan, pembangunan prasarana tersebut bakal masuk dalam tahap kedua pembangunan IKN alias pada periode 2025-2029. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp48,8 triliun dari anggara pendapatan dan shopping negara (APBN). Anggaran ini termasuk nan dialokasikan untuk pembangunan akses menuju wilayah perencanaan kedua alias WP 2.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan pembangunan IKN sepanjang 2024 telah menghabiskan anggaran Rp43,4 triliun. Angka tersebut mencapai 97,3 persen dari total anggaran nan disiapkan dari APBN tahun lalu, ialah Rp44,5 triliun.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Beban BUMN Akibat Warisan Utang Jokowi

Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini