Rapat Bareng Tito, PDIP Laporkan Dugaan Bagi Uang Pilkada Pj Walkot

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun mengungkap dugaan kecurangan bagi-bagi duit nan dilakukan Pj Wali Kota Jayapura, Papua, Christian Sohilait untuk memenangkan calon tertentu di Pilkada 2024.

Komar memutar sebuah cuplikan rekaman nan sempat viral itu dalam rapat di Komisi II DPR nan dihadiri langsung Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (31/10).

Pada kesempatan itu, dia meminta Tito bertindak tegas terhadap anak buahnya.

"Ini cuplikan saja Pak Menteri. Pertanyaan kenapa saya sampaikan di sini. Karena ini anak buahnya Bapak. Ini Pj Wali Kota Jayapura dari ASN," kata Komar.

Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat, 25 Oktober lalu. Dia mengatakan berasas rekaman video nan viral itu, Christian mengumpulkan para lurah hingga camat untuk membahas pencairan duit nan bakal digunakan untuk memenangkan calon tertentu di Pilkada.

Komar mengatakan laporan kasus tersebut sudah dilayangkan ke Bawaslu. Namun, dia meminta sikap tegas Tito dan Kemendagri untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan kasus tersebut.

"Jadi saya minta tindakan tegas dari Pak Mendagri terhadap Pj ini. Mungkin banyak tapi satu ini nan ketahuan," katanya.

Merespons perihal itu, Tito mengaku sudah mendengar dan memandang video rekaman tersebut. Menurut dia, ada dua sistem nan bisa ditempuh untuk menyelesaikannya.

"Saya juga sudah mendengar nan rekaman suara. Tapi sekali lagi kita punya rezim pengawasan. Ada dua sistem nan bisa dilakukan menanggapi dugaan pelanggaran netralitas," katanya.

Pertama, kata Tito, Bawaslu bakal melakukan investigasi untuk membuktikan laporan tersebut. Jika terbukti, ada dua langkah nan bisa diambil, ialah ditindaklanjuti secara pidana alias mediasi.

"Kalau terbukti dua lagi. Bisa dengan langkah mediasi. Atau langkah penegakan hukum. Dan pidana melalui Gakkumdu ada Polri ada Kejaksaan. Silakan dipush ke sana," ujar eks Kapolri itu.

Kedua, kata Tito, lewat sistem internal. Menurut dia, pihaknya bakal meminta Pj Gubernur Papua untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, Tito, tak mengungkap akibat hukuman nan bakal diberikan pihaknya lewat sistem tersebut.

"Dan kelak jika seandainya dari kita meliat terbukti nan mana. Kalau seandainya dari Bawaslu, salah satunya terbukti dia bakal memberikan rekomendasi, hukuman manajemen kepada kita," katanya.

Pilkada seperti di Afrika

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP nan lain, Deddy Yevry Sitorus mengkritik proses penyelenggaraan Pilkada kali ini. Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia saat ini seperti di Afrika dan negara-negara Amerika Selatan.

Deddy menyoroti praktik dugaan kecurangan dan keterlibatan abdi negara dengan bugil dan semakin terbuka. Dia mencontohkan sejumlah kasus di daerah, salah satunya di Sulawesi Utara, Banten, hingga Jawa Tengah.

"Kalau kita lihat sekarang proses penyelenggaraan pilkada, kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika Latin Pak. Busuk-sebusuk busuknya," kata Deddy.

"Daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, ancam menakut-nakuti itu langsung di depan umum," imbuhnya.

Deddy menilai cawe-cawe dalam pemilu oleh abdi negara dan pejabat sebagai perihal lumrah. Menurut dia, mereka tak lagi takut terhadap UU dan falsafah kenegaraan.

"Mereka menganggap cawe-cawe dalam proses kerakyatan itu sebagai perihal nan normal. Tidak ada nurani mereka bicara apa itu UU. Apa itu falsafah bernegara. Apa itu menjadi seorang pamong praja. Sebagai seorang bhayangkara. Sebagai Sapta Marga. Enggak ada pak. Hilang semua," katanya.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]