TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR menyatakan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya menyebabkan kementerian itu kehilangan pelbagai data.
Ketua LPJK Kementerian PUPR Taufiq Widjoyono mengatakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas file arsip pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) raib per 20 Juni 2024.
Ada pula 291 info Lembaga Penididkan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi, 85 info asosiasi profesi, dan 2 asosiasi rantai pasok, serta 84 info asosiasi badan upaya juga lenyap berasas hasil pencatatan hingga 19 Juni 2024.
“Kami tak bisa menilai (kerugian) dari info nan lenyap tadi, termasuk juga info nan luar biasa. Kerugian sistem down,”kata Taufiq ditemui di di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.
Taufiq menuturkan agar para pelaku upaya kembali mengunggah ulang info nan lenyap pada sistem E-Simpan karena sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024 sistem jasa tak melangkah apalagi data-data pun hilang.
Iklan
“Sekarang sudah jalan sejak 18 Juli, namun tetap uji coba lantaran kami juga belum terlalu yakin. Cuma 24 Juli kelak sudah kembali resmi normal seperti sebelum adanya peretasan,” ujar Taufiq.
Sementara Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghalang jasa Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). “Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, publikasi SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar,” katanya ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.
Andi mengatakan, sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, tercatat ada 780 badan upaya nan tidak bisa diproses dalam publikasi SBU dan SKK. Ia menyayangkan kelalaian pemerintah, karena melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya.
Pilihan Editor: KPK bakal Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara