Ribuan Buruh Bakal Demo Tolak Tapera di Istana Jakarta Besok

Sedang Trending 5 bulan yang lalu

CNN Indonesia

Rabu, 05 Jun 2024 20:58 WIB

Ribuan pekerja bakal berunjuk rasa menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Presiden, Jakarta, Kamis (6/6). Massa pekerja bakal demo menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/6). (CNN Indonesia/Farid)

Jakarta, CNN Indonesia --

Ribuan buruh bakal berunjuk rasa menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (6/6).

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ribuan pekerja nan bakal menggelar tindakan ini berasal beragam organisasi buruh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ribuan pekerja nan bakal melakukan tindakan ini berasal dari Jabodetabek dan beragam organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi wanita PERCAYA," kata Said Iqbal dalam keterangannya.

Terpisah, Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono mengeklaim tindakan itu bakal diikuti kurang lebih oleh seribu peserta aksi.

Said menjelaskan tindakan bakal dimulai pada Pukul 10.00 WIB. Massa tindakan bakal berkumpul di depan Balai Kota dan bergerak ke Istana lewat Patung Kuda.

Ia menyatakan kebijakan Tapera ini merugikan serta membebani pekerja dengan iuran nan kudu dibayarkan.

Lewat kebijakan itu juga Said menilai pemerintah lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah bagi masyarakat.

"Permasalahan lain adalah biaya Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," ujarnya.

Selain itu, massa tindakan juga bakal membawa tuntutan menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal, menolak KRIS BPJS Kesehatan, dan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Soal melonjaknya UKT, Said mengatakan kebijakan naiknya UKT kian mempersulit mimpi anak-anak pekerja untuk meraih pendidikan tinggi.

Kemudian, KRIS, Said beranggapan kebijakan ini justru mendegradasi kualitas jasa kesehatan dan kian memperburuk pelayanan di rumah sakit.

"Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan nan setara dan layak bagi seluruh rakyat," kata dia.

(mnf/pmg)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional