Risma-Gus Hans Dorong Birokrasi 'Resik' untuk Layanan Dekat Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Gus Hans, memaparkan visi besar mereka dalam menciptakan birokrasi nan bersih, transparan, dan dekat dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Risma pada debat kedua Pilgub Jawa Timur 2024, Minggu (3/11). Mengusung konsep "Jawa Timur Resik," Risma-Gus Hans berjanji bakal menghadirkan tata kelola pemerintahan nan efektif dan inovatif serta pelayanan publik nan inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat bisa merasakan faedah nyata dari pemerintahan.

Risma menegaskan bahwa program unggulan mereka, nan disebut dengan "Resik," merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan nan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Dia menjelaskan bahwa program "Resik" ini bakal konsentrasi pada reformasi birokrasi dengan prinsip good governance, nan berfaedah bersih, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

Menurut paslon nan diusung PDI Perjuangan dan Hanura, birokrasi "Resik" merupakan kunci dalam menciptakan masyarakat Jawa Timur nan adil, makmur, dan berkeadaban.

"Kami mau mewujudkan Jawa Timur nan resik, artinya birokrasi nan bersih, akuntabel, dan transparan. Birokrasi kudu melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga semua dapat melangkah sesuai angan rakyat," ungkap Risma.

Lebih lanjut, salah satu poin utama nan ditekankan oleh Risma dalam program "Resik" adalah memastikan jasa publik nan lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama mereka nan tinggal di wilayah terpencil.

Dia menyadari bahwa Jawa Timur merupakan provinsi nan luas, dengan banyak wilayah pedesaan nan susah dijangkau. Oleh lantaran itu, dia menggarisbawahi pentingnya membawa jasa publik hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara merata.

"Kami berencana untuk menghadirkan jasa publik hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan agar semua masyarakat dapat terlayani dengan baik tanpa perlu pergi jauh-jauh ke pusat kota," ujarnya.

Lebih lanjut, Risma juga menuturkan bahwa mereka bakal memanfaatkan teknologi info untuk mendukung program ini, sehingga setiap penduduk dapat mengakses jasa pemerintah dari tempat tinggal mereka tanpa kudu kesulitan.

Menurutnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, masyarakat bakal dapat memantau penggunaan anggaran dan jalannya program pemerintah secara langsung.

Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

"Dengan menggunakan teknologi informasi, semua nan kita laksanakan dapat dipantau oleh masyarakat. Kami mau masyarakat tahu gimana anggaran digunakan dan mereka bisa turut mengawasi," jelasnya.

Sementara itu, calon Wakil Gubernur Gus Hans juga menekankan pentingnya mengubah birokrasi di Jawa Timur agar lebih berorientasi pada pelayanan publik. Gus Hans menegaskan bahwa prinsip dari birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan mempersulit.

"Birokrasi semestinya memudahkan, bukan menghalang masyarakat dalam mengakses jasa publik. Kami mau memastikan bahwa birokrasi di Jawa Timur berfaedah sebagai pelayan publik nan baik dan efektif," tegas Gus Hans.

Dia juga menyampaikan rencana mereka untuk menerapkan merit system sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi kerja dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

Melalui sistem ini, ASN nan berkinerja baik bakal mendapatkan penghargaan nan sesuai, sehingga mereka semakin antusias dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Gus Hans, pemberian insentif nan setara berasas keahlian bakal membikin ASN bekerja lebih baik dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

"Jika ASN bekerja dengan baik, mereka bakal mendapatkan penghargaan sesuai prestasinya. Kami mau semua ASN di Jawa Timur antusias untuk melayani rakyat," terangnya.

Untuk itu, sebagai corak komitmen dalam mendekatkan diri pada masyarakat, Gus Hans menegaskan bahwa mereka tidak hanya bakal berkantor di Grahadi, tetapi juga bakal datang di beragam wilayah di Jawa Timur.

Langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di beragam wilayah tanpa adanya halangan birokrasi nan sering kali mempersulit proses penyampaian aspirasi.

"Kami juga bakal turun ke seluruh Bakorwil di Jawa Timur. Kami mau memastikan pelayanan nan kami berikan dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mereka," pungkas Gus Hans.

(inh)