Risma Janji Beri Insentif Nelayan Miskin dan Tak Pungut PNBP

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

DEBAT PILGUB JATIM 2024

CNN Indonesia

Minggu, 03 Nov 2024 23:17 WIB

Calon gubernur Jawa Timur nomor urut tiga Tri Rismaharini berjanji memberi insentif dan tak memungut PNBP dari nelayan miskin, jika menang di Pilgub Jatim 2024. Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans). (CNN Indonesia/Farid).

Surabaya, CNN Indonesia --

Calon gubernur Jawa Timur nomor urut tiga Tri Rismaharini berjanji memberi insentif dan tak memungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari nelayan miskin, jika menang di Pilgub Jatim 2024.

Risma mendapatkan pertanyaan dengan tema komunikasi dan koordinasi antara pemerintah wilayah dengan pusat. Khususnya mengenai kewenangan provinsi dalam pemanfaatan ruang laut di bawah 2 mil, namun bersenggolan dengan kewenangan pusat dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 mengenai PNBP.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia merespons pertanyaan tersebut dengan mengungkapkan kondisi nelayan Jatim saat ini. Risma menyebut nilai tawar nelayan sekarang cukup rendah.

"Karena itu, jika saya Insya Allah diberikan amanah oleh rakyat Jawa Timur, maka saya tidak bakal menarik PNBP untuk nelayan," janjinya dalam Debat Kedua Pilgub Jatim 2024 nan disiarkan langsung CNNIndonesia, Minggu (3/11).

"Karena itu, jika pemerintah pusat mau memberikan (dan) menarik dari nelayan kami nan sudah miskin, maka kami bakal bayar untuk nelayan-nelayan itu PNBP-nya," tegasnya.

Pasangan dari Gus Hans itu juga berjanji memfasilitasi nelayan-nelayan di Jawa Timur. Langkah ini ditempuh demi meningkatkan nilai tawar nelayan.

Di lain sisi, Risma menegaskan bakal memberikan insentif untuk nelayan Jatim agar bisa keluar dari jerat kemiskinan.

Jawaban Risma itu ditanggapi oleh petahana, ialah Khofifah Indar Parawansa. Cagub Jatim nomor urut 1 Luluk Nur Hamida juga ikut merespons apa nan disampaikan Tri Rismaharini.

"Bagi kita, saya dan Gus Hans, kesejahteraan masyarakat miskin itu, nelayan (dan) petani itu lebih utama dibandingkan kami kudu menarik (PNBP) untuk mereka. Maka, pemerintah provinsi bakal bayar itu ke pemerintah pusat jika memang itu dibutuhkan. Karena sebetulnya nilai (PNBP) nan ada itu sangat mini sekali," balas Risma kembali.

"Jadi, apa salahnya kita memberikan insentif kepada para nelayan untuk mereka bisa hidup lebih sejahtera dan lebih baik lagi," tutupnya.

(skt)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional