RK, Pramono dan Pongrekun Dukung Giant Sea Wall Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

Tiga calon gubernur DKI Jakarta mendukung proyek pembangunan giant sea wall atau proyek pembangunan tanggul raksasa di area Utara Jakarta untuk menanggulangi banjir laut.

Pernyataan itu disampaikan tiga cagub dalam debat terakhir Pilkada DKI, Minggu (17/11). Cagub nomor urut tiga, Pramono Anung mengaku mendukung proyek tersebut lantaran sudah menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Giant sea wall sudah masuk PSN. Sehingga dengan demikian saya sebagai gubernur, pasti saya bakal alim azas mengikuti apa nan sudah menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pram.

Namun, Pram sekaligus mengusulkan agar pembangunan tanggul raksasa tersebut dibarengi dengan penanaman mangrove di sepanjang garis pantai. Dia menyebut penanaman mangrove sebagai Giant mangrove wall.

Saat ini, pembangunan tanggul raksasa kurang 11,1 kilometer. Menurut dia, jumlah itu kudu diselesaikan.

"Pemerintah Jakarta sekarang ini kudu bertanggung jawab kurang lebih 11,1 km nan belum terselesaikan. Hanya, bukan lagi bukan lagi sebagai giant sea wall, jika saya usul giant mangrove wall," kata Pram.

Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil juga mendukung rencana pembangunan tanggul raksasa untuk menahan pengikisan dan banjir laut. Namun, dia menambahkan agar proyek tersebut menjadi kawasan.

Dalam kawasan, urusan manusia dan sosial kudu diperhatikan. RK juga mau agar giant sea wall tetap mengutamakan perbincangan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat terutama organisasi LSM.

"Tapi tambahannya adalah ruang perbincangan itu kudu kita kuatkan. Dan giant sea wall adalah bukan waduk tapi kawasan. Di sana kudu ada ruang sosial untuk masyarakat, untuk gen z, untuk lain-lain nan bakal membikin keadilan kembali lagi," katanya.

Begitu pula dengan cagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun. Dia mendukung proyek tersebut. Namun, Dharma menyebut nelayan kudu menjadi prioritas. Sebab, nelayan saat ini mengalami kerugian Rp26 juta per hari sehingga dalam setahun angkanya mencapai Rp137 miliar.

"Kami menyarankan silakan dilanjutkan tapi ingat, masyarakat, nelayan, wajib diberikan tukar rugi setiap tahun, Rp137 miliar," katanya.

(thr/DAL)

[Gambas:Video CNN]