Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Hotel-hotel Daerah Kena Dampak Pembatalan

TEMPO.CO, Jakarta - Dampak surat info Menteri Keuangan mengenai pemangkasan anggaran perjalanan dinas mulai terlihat di sektor upaya perhotelan. Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan telah menerima laporan pembatalan aktivitas pemerintah dari sejumlah hotel di daerah.

Kebijakan penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat tertuang dalam surat bernomor S-1023/MK.02/2024. Edaran itu dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 7 November 2024. Sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian diminta memangkas anggaran perjalanan dinas masing-masing minimal 50 persen.

Maulana mengatakan setelah petunjuk itu terbit, pembatalan agenda pemerintahan mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. “Yang saya sudah dengar (pembatalan) itu salah satunya dari Jawa Barat. Kemarin saya juga dengar dari Makassar. Ada beberapa wilayah lain nan juga ikut melaporkan,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 10 November 2024.

Menurut dia, dampaknya bakal besar, lantaran pemangkasan anggaran ditarget minimal 50 persen. Selama ini, Yusran menambahkan, kontribusi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel bisa mencapai 40 persen. Bahkan ada nan lebih, bisa sampai 60 persen,” kata dia.

Agenda pemerintah di hotel-hotel wilayah biasanya mulai ramai pada kuartal II alias sejak April. Terus meningkat hingga kuartal IV November. Peningkatan ini sesuai dengan pola anggaran pemerintah nan puncaknya biasanya terjadi pada akhir tahun.

Dengan adanya info resmi efisiensi anggaran perjalanan dinas, diaa menduga tetap bakal ada laporan lagi banyak hotel. Khususnya di wilayah nan sangat berjuntai pada aktivitas pemerintah pusat lantaran bukan berada di area pariwisata.

Pembatalan ini berakibat pada proyeksi pendapatan hotel selama setahun. Pengusaha, Maulana menerangkan, sudah menghitung keuntungan, lantaran agenda pemerintah kebanyakan tak mendadak. Ada banyak nan sudah melakukan reservasi di awal dan sudah ada kesepakatan alias deal antara penyelenggara dan pihak hotel. “Kami berambisi (pembatalan) tidak terjadi pada saat tutup tahun agar tak banyak impact-nya terhadap di semua sektor,” ujarnya lagi.

PHRI mendukung efisiensi anggaran pemerintah, namun pembatasan perjalanan dinas dianggap dapat menciptakan pengaruh berganda bagi perekonomian daerah. Bagi hotel, Maulana berujar, efeknya terhadap tenaga kerja. Sedangkan sektor lain nan bakal kena imbasnya adalah upaya makanan minuman dan upaya mikro mini menengah alias UMKM.