Studi IESR: Lapangan Kerja Hijau Bisa Kurangi Angka Pengangguran di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta -Hasil kajian Institute Essential for Services Reform (IESR) berbareng Koaksi mengenai penerapan transisi daya menunjukkan terbukanya lapangan kerja hijau dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. "Transisi daya dekarbonisasi sistem daya kita bakal menciptakan lapangan kerja nan lebih besar daripada sektor lapangan kerja nan hilang," ujar Fabby Tumiwa dalam webinar berjudul Menakar Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Proses Transisi Energi, Selasa, 27 Agustus 2024.

Menurutnya lagi, berasas info Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi daya terbarukan milik Indonesia termasuk terbesar, nyaris 3.700 giga watt. Jumlah tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan daya Indonesia pada 2050-2060. Sementara saat ini, daya terbarukan baru berkontribusi sekitar 13 persen dari total kebutuhan energi. 

Berdasarkan kajian nan telah dilakukan, IESR mencatat setidaknya ada empat konsentrasi teknologi utama nan bakal banyak menyerap tenaga kerja. "Yang utama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB) dan bioenergi, ini adalah teknologi nan bakal berkembang dan memerlukan banyak pekerja. Karena memang substitusi dari daya fossil bakal diisi oleh energi-energi ini," kata dia. 

Adapun untuk memproses transisi daya lebih cepat, Menurut Fabby diperlukan pengetahuan baru tentang sistem daya terbarukan, pengelolaan limbah, serta izin mengenai lingkungan. Selain itu, teknik pertanian berkepanjangan juga diperlukan untuk mengisi era transisi energi. "Peran lembaga pendidikan berkedudukan krusial dalam menjalankan perihal tersebut," tuturnya.

Iklan

"Kami memandang dengan kebutuhan nan cukup masif, seiring dengan transisi energi, maka peran dari lembaga-lembaga pendidikan baik itu vokasi di tingkat SMK maupun universitas itu sangat diperlukan," tambahnya. 

Menurut Fabby, sebagai salah satu negara penghasil emisi terbesar dunia, Indonesia kudu melakukan transisi daya dengan lebih cepat. "Target pemerintah itu kan 2060. Namun, kalo mau selaras dengan Paris Agreement yang sudah diratifikasi dengan UUD Nomor 16 tahun 2016 maka sasaran tersebut kudu dipercepat menjadi tahun 2050."

Pilihan editor: Kasus Korupsi Dana PEN, KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Situbondo