Subsidi Listrik pada 2025 Disepakati Naik jadi Rp 90,22 Triliun, Begini Penjelasan Bahlil

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut subsidi listrik pada rancangan anggaran pendapatan dan shopping negara (RAPBN 2025) disepakati sebesar Rp 90,22 triliun. Angka ini naik dari sasaran 2024 sebesar Rp 73,24 triliun.

Bahlil menjelaskan, nilai subsidi listrik ini sudah termasuk sisa kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp 2,02 triliun. Kenaikan anggaran subsidi listrik tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pengguna di 2024 menjadi 42,08 juta pengguna di 2025.

"Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta juta lebih pelanggan. Itu berakibat pada kenaikan," kata Bahlil, Selasa, 27 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Bahlil sebelumnya menyatakan volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ialah minyak tanah dan solar disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada RAPBN 2025. "Volume BBM bersubsidi, ialah minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan sasaran 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter."

Adapun penurunan volume BBM bersubsidi ini sorong oleh rencana efisiensi penyaluran bahan bakar bersubsidi pada tahun depan agar lebih tepat sasaran.

Untuk subsidi solar, menurut Bahlil, telah disepakati Rp 1.000 per liter alias sama dengan tahun sebelumnya alias tidak ada perubahan. Sementara itu, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton alias naik dari sasaran 2024 nan sebesar 8,07 juta metrik ton.

Kementerian ESDM mengusulkan subsidi listrik sebesar Rp 83,02 triliun–Rp 88,36 triliun untuk RAPBN 2025. Angka ini lebih tinggi hingga Rp 15,12 triliun dari APBN 2024 nan sebesar Rp 73,24 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menyatakan kebutuhan subsidi listrik pada RAPBN 2025 sebesar Rp 83,02–Rp 88,36 triliun. Hal ini disampaikannya pada Rapat Dengar Pendapat berbareng Komisi VII DPR awal Juni 2024 lalu.

Iklan

Ia menjelaskan, nomor itu didapat dengan dugaan kurs rupiah sebesar Rp 15.300–Rp 16.000 per dolar AS, dugaan nilai minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 75–85  per barel, serta inflasi sebesar 1,5–3,5 persen.

"Ini sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 nan kami peroleh pada tanggal 6 Mei 2024," kata Jisman, 3 Juni 2024.

Yang menjadi sasaran pengguna subsidi listrik ialah sebesar 41,08 juta, dengan penerima subsidi terbesar berasal dari kalangan rumah tangga nan menggunakan daya sebesar 450 VA, ialah sebesar 45,46–45,99 persen dengan perkiraan anggaran Rp 38,18 triliun–Rp 40,16 triliun.

Berikutnya adalah penerima subsidi berupa rumah tangga dengan daya sebesar 900 VA dengan anggaran subsidi sebesar Rp 15,75–16,68 triliun, upaya mini sebesar Rp 9,39 triliun – 10,18 triliun,  industri mini Rp 5,93–6,51 triliun, pemerintah Rp 0,36–Rp 0,39 triliun dan sosial Rp 12,16 triliun–Rp 13,08 triliun; dan lainnya sebesar Rp 1,24 triliun – Rp 1,34 triliun.

Jisman menyatakan kebijakan subsidi listrik tersebut tetap kudu diberikan kepada golongan nan berhak. Untuk subsidi listrik rumah tangga, agar diberikan ke rumah tangga miskin dan rentan.

Pilihan Editor: Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Beberkan Dampaknya terhadap Subsidi Listrik dan BBM