Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini nan banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nan kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah nan kedelapan kalinya sejak diberikan pada pemerintahan Jokowi di 2016. 

Berita lain nan juga banyak dibaca adalah mengenai Presiden Terpilih Prabowo Subianto nan merespons soal amanah nan dititipkan Presiden Jokowi mengenai pengelolaan duit negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK.

Lalu buletin tentang kasus ledakan di smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada pertengah Mei 2024 nan menyebabkan sejumlah rumah penduduk retak. Namun, nyaris genap dua bulan pascakejadian, perusahaan belum memberi kompensasi.

Kemudian buletin mengenai Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah aktivitas impor dilakukan salah BUMN bagian pangan tersebut. "Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional nan ada," kata Bayu.

Berikut rangkuman buletin terkini Tempo.co:

1. BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Berturut-turut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah nan kedelapan kalinya sejak diberikan pertama kali pada 2016. Penyerahan opini WTP diterima langsung Presiden Jokowi alias Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan finansial merujuk pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan APBN, dan merupakan capaian membanggakan nan tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan finansial negara," kata Isma.

Isma meyakini dengan pemeriksaan nan menyeluruh dan teliti bakal berakibat pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, perihal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Pada kesempatan nan sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah tanggungjawab pemerintah untuk mengelola finansial negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan tanggungjawab kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.

Berita komplit bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo…

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya