Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Tawaran Masuk Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia --

Rencana pertemuan Presiden terpilih nan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengemuka belakangan ini.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut sekarang kedua tokoh tengah mencocokkan waktu satu sama lain untuk bertemu.

Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani tak menutup kemungkinan partainya berasosiasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Puan mengatakan kemungkinan PDIP bakal berasosiasi ke pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diketahui usai pertemuan dua ketua partai tersebut.

Megawati-Prabowo pernah berpasangan di Pilpres 2009 saat kalah dari SBY. Mereka lampau berseberangan di tiga pilpres terakhir.

Terakhir di Pilpres 2024 saat Prabowo maju berbareng Gibran menghadapi Ganjar Pranowo-Mahfud MD nan diusung PDIP.

Pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan pertemuan Megawati dengan Prabowo berkesempatan besar terjadi.

Hal itu lantaran Megawati dan Prabowo punya sejarah kerja sama sejak 2009. Mereka pernah menjadi pasangan calon pada Pilpres 2009.

Ia menyebut ada banyak topik nan bisa dibicarakan dalam pertemuan tersebut, seperti gimana pemerintahan ke depan hingga hal-hal nan perlu diperbaiki dari hubungan Megawati dan Presiden Jokowi nan memburuk.

"Jadi saya pikir ini positif agar PDIP juga bisa berkontribusi dalam perihal membangun negara ini alias membangun kerakyatan nan lebih baik. Peluangnya sangat besar menurut saya," kata Asrinaldi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/9).

Namun, kata dia, pertemuan itu tak lantas membikin PDIP memutuskan untuk berasosiasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya pikir tidak semudah itu juga ya (PDIP masuk pemerintahan) lantaran bagaimanapun selain dari aspek Gibran juga dari aspek partai-partai lain nan ada di pemerintahan Prabowo," ujarnya.

Menurutnya, hubungan Megawati dengan para ketua umum partai politik di gerbong Prabowo turut menjadi faktor.

Asrinaldi beranggapan PDIP bakal konsisten berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Di samping pertimbangan aspek parpol lain dan aspek Gibran, tentu PDIP bakal menunjukkan konsistensinya sebagai partai besar dan dia berada di luar pemerintahan walaupun dalam konteks kekuatan penyeimbang nan bakal diperankannya tidak maksimal," ucapnya.

Ia mengatakan Prabowo tentu bakal memberikan tawaran kepada Megawati untuk berasosiasi dalam pemerintahannya. Tetapi PDIP tidak bakal mengambil tawaran tersebut.

"Saya pikir ditawarkan, tapi tidak bakal diambil PDIP. Saya percaya tidak bakal bergabung," kata Asrinaldi.

Senada, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan berasas perspektif langkah politik Megawati, PDIP tidak bakal masuk kabinet.

Ia menuturkan PDIP punya pengalaman panjang sebagai oposisi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepanjang 2004 hingga 2014.

"Bu Mega menurut saya tokoh nasional nan condong idealismenya lumayan tinggi. Kita ingat ketika SBY jadi presiden, PDIP di luar kekuasaan dan itu bisa," ujarnya.

Kendati demikian, dia menyebut Prabowo tetap menginginkan Partai Banteng Moncong Putih itu berasosiasi dengan pemerintahannya, sehingga oposisi hanya ada di DPR RI.

Menurutnya, hubungan antara elite PDIP dengan Prabowo cukup baik. Bahkan, perihal itu sempat disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah beberapa waktu lalu.

"Musuh politik itu hanya Jokowi nan menurut saya tetap dicap sebagai pengkhianat oleh PDIP. Dengan demikian sebenarnya jika dua kekuatan ini bergabung, PDIP dan Gerindra, saya kira PR besar Prabowo hanya gimana mendamaikan Jokowi dan Bu Mega," kata Adib.

"Kalau berkesempatan besar saya kira kekuatan Prabowo cukup untuk meyakinkan Gibran dan Jokowi, PDIP layak untuk masuk," sambungnya.

(lna/isn)

[Gambas:Video CNN]