Warga Sorong Selatan Harap Prabowo Percepat SK Penetapan Hutan Adat

Jakarta, CNN Indonesia --

Masyarakat Distrik Konda, Sorong Selatan, Papua Barat Daya berambisi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mendukung percepatan publikasi surat keputusan (SK) penetapan rimba adat.

Saat ini tim verifikasi yan terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi lingkungan tengah melakukan verifikasi subjek dan objek ke wilayah nan diajukan untuk mendapatkan SK tersebut.

Perwakilan subsuku Nakna, Nicodemus Mondar mengatakan masyarakat Konda berambisi peran pemerintah tak sampai SK berisi kewenangan mengelola rimba budaya mereka terbit, tetapi bersambung ke koordinasi hingga pendampingan.

"Kami juga berambisi para pendamping untuk tetap mendukung agar kami dapat tetap menjaga dan melestarikan kami punya hutan," katanya, Kamis (17/10).

Koordinator tim verifikasi, Yuli Prasetyo Nugroho menjabarkan sejumlah tantangan dalam penetapan rimba budaya di Sorong Selatan. Salah satunya, banyak lahan rimba nan statusnya sudah beranjak kegunaan jadi kewenangan pengelolaan (HPL).

"Oleh lantaran itu, kita kudu banyak berbincang dengan teman-teman di Menko Polhukam dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN," ujar laki-laki nan merupakan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut.

Dalam sebuah kajian nan dilakukan Konservasi Indonesia berbareng Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat pada 2023, didapati dari 654 ribu hektare luas Sorong Selatan, sebanyak 497 ribu hektare di antaranya teridentifikasi sebagai area berbobot konservasi tinggi.

"Sorong Selatan mempunyai 32 jenis ekosistem alamai. Di dalamnya termasuk 287.905 hektare rimba dan lahan gambut nan memegang peran krusial sebagai kediaman keanekaragaman hayati, serta indentiras dan penghidupan masyarakat adat," kata Papua Program Director Konservasi Indonesia Robeth Mandosir.

(pta)

[Gambas:Video CNN]