YLBHI Kecam Pembubaran People's Water Forum, Polda Bali Buka Suara

Bali, CNN Indonesia --

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam tindakan represif dan pembubaran agenda People's Water Forum (PWF) di Bali. Kegiatan PWF ini digelar berbarengan dengan agenda World Water Forum (WWF) ke-10 nan menghadirkan para pemimpin bumi di Bali.

Mengutip unggahan di akun IG resmi YLBHI, pada Senin (20/5), puluhan orang nan diduga dari ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) mengintimidasi dan memaksa bercempera agenda PWF.

Menurut YLBHI, mereka mencopot dan merampas spanduk, baliho, karya seni dan atribut agenda secara paksa. Bahkan mereka juga melakukan kekerasan bentuk kepada peserta forum. Selain itu, ponsel panitia PWF juga diretas.

"Ini bukan nan pertama, teror dari abdi negara negara dan peretasan juga dialami oleh pihak PWF sebelumnya," dikutip dari unggahan YLBHI, Selasa (21/5).

YLBHI mendesak segala corak intimidasi dan kekerasan, baik nan dilakukan oleh abdi negara maupun ormas agar segera dihentikan.

Mereka juga mendesak negara menjamin dan memenuhi kewenangan konstitusional penduduk untuk melakukan kritik tanpa ada tekanan.

Pembubaran ini diduga lantaran aktivitas PWF dianggap mengganggu penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali. Namun, YLBHI menyatakan aktivitas PWF digelar untuk menampung aspirasi masyarakat nan tidak tersampaikan di forum WWF.

"Pada hari nan sama, World Water Forum juga diadakan di Bali dengan mendatangkan Pejabat Negara dan tokoh publik. PWF juga dilakukan untuk mengakomodir bunyi masyarakat nan dipinggirkan dan tidak dibawa ke forum ini," tulis YLBHI.

Pembubaran aktivitas PWF itu dilakukan di sebuah hotel di Jalan Hayam Wuruk, Kota Denpasar. Kegiatan tersebut untuk merespons dan mengkritisi perhelatan World Water Forum ke-10.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan pihaknya belum mengetahui masalah pembubaran agenda PWF tersebut. Menurutnya, sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian mengenai pembubaran itu.

"Intinya Polda Bali tidak mengetahui ada aktivitas nan dilakukan di hotel tersebut dan juga rencana pihak-pihak nan melarang alias menghentikan aktivitas tersebut," kata Jansen, Senin (20/5).

Jansen menyebut golongan aktivis PWF tidak mematuhi patokan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

"Tidak ada pemberitahuan sebagaimana patokan tersebut, apalagi condong aktivitas diam-diam disebar melalui medsos," katanya.

(yoa/kdf/pmg)

[Gambas:Video CNN]