10 Tahun Jokowi Memerintah: antara Klaim Sukses dan Rapor Merahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi di depan sidang tahunan MPR, DPR dan DPD terakhirnya sebagai Presiden, Jumat, 16 Agustus 2024, menceritakan keberhasilannya dalam membangun selama 10 tahun berkuasa. Presiden nan diusung PDI Perjuangan ini bakal lengser pada Oktober mendatang setelah memimpin Indonesia dua periode.

Beberapa nan diklaim sebagai keberhasilannya adalah hilirisasi, pembangunan prasarana seperti jalan tol, bandara, dan bendungan, serta mengurangi nomor pengangguran.

Dalam perihal hilirisasi alias penghiliran, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sukses meski digugat banyak negara. Larangan ekspor komoditas mentah menjadi salah satu program Jokowi nan sempat ditentang beberapa negara seperti Uni Eropa.

“Di sisi lain kita mengambil langkah besar untuk penghiliran, mengolahnya dalam negeri, banyak negara nan menggugat menentang tapi kita tidak goyah,” ujarnya.

Dari penghiliran, dia memaparkan, bisa dibangun sejumlah smelter nikel bauksit dan tembaga sehingga membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja sekaligus meningkatkan lebih dari Rp 158 triliun pendapatan negara.

“Kita juga telah mengambil aset kita kembali nan selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, nan selama puluhan tahun diambil faedah besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont,” kata dia.

Jokowi juga menyatakan telah membangun fondasi dan peradaban baru selama 10 tahun masa kepemimpinannya dalam pembangunan Indonesiasentris, ialah membangun dari pinggiran, dari desa, dan dari wilayah terluar.

"Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa; 1,9 juta meter jembatan desa; 2.700 kilometer jalan tol baru; 6.000 kilometer jalan nasional," katanya.

Selain jalan dan jembatan, Jokowi mengatakan telah membangun 50 pelabuhan dan airport baru, 43 bendungan, serta 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Melalui pembangunan-pembangunan tersebut, Jokowi menyatakan pemerintah sukses menurunkan biaya logistisk dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada 2024. Kemudian, meningkatkan daya saing dunia dari sebelumnya ranking 44 menjadi ranking 27. 

Bekas Gubernur Jakarta itu juga mengatakan Indonesia telah menjadi negara nan tangguh, terbukti dari ketahanannya menghadapi pandemi Covid-19, perubahan iklim, serta geopolitik bumi nan makin memanas. 

"Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5 persen, meski banyak negara tidak tumbuh, apalagi melambat," kata Jokowi. "Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru bisa tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara bisa tumbuh di atas 20 persen."

Jokowi juga mengatakan, inflasi di Indonesia terkendali di kisaran 2 hingga 3 persen ketika banyak negara mengalami kenaikan nan luar biasa. Ia juga menyatakan sukses menurunkan nomor kemiskinan ekstresm dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada 2024. Sementara nomor stunting turun dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada 2023. 

"Tingkat pengangguran juga bisa kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024," ujar mantan Walikota Solo itu.

Iklan

Rapor Merah Jokowi

Di luar sukses seperti dikatakan Presiden Jokowi,  ada beberapa catatan selama 10 tahun pemerintahannya, ialah dalam perihal pertumbuhan, utang, dan ketimpangan nan tetap tinggi.

Selama Jokowi menjabat, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran level 5 persen dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini di bawah sasaran 7 persen nan dijanjikannya pada masa kampanye.

Berdasarkan info badan pusat statistik alias BPS, ekonomi RI pada awal Jokowi menjabat 2015 tumbuh 4,8 persen, lampau di kisaran 5 persen pada 2019. Pada 2020 ekonomi RI minus 2,07 persen saat pandemi melanda. Hingga triwulan kedua 2024 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen.

Ketika mulai masa kedudukan pada 2014, Jokowi menerima warisan utang dari Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sebesar Rp 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dasawarsa tercatat cukup pesat. Data APBN terkini nan diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.502,6 triliun per Juli 2024.

Penarikan utang tersebut sejalan dengan pembayaran kembang utang nan tidak kalah besar. Hingga saat ini 20 persen APBN digunakan untuk membiayai kembang pinjaman. Utang jumbo di era covid-19 juga membikin pemerintahan selanjutnya menanggung utang jatuh tempo Rp 800 triliun tiap tahun sejak 2025-2027. 

Pemerintahan Jokowi sukses menurunkan nomor kemiskinan. Pada 2015, nomor kemiskinan Indonesia 11,22 persen. Hingga 2023, nomor kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,36 persen. Pemerataan tetap menjadi PR pemerintah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat tetap ada beberapa wilayah nan tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional. “Ini menunjukan tantangan penurunan Indonesia dari sisi spasial tetap sangat besar,” ujarnya saat rapat dengan Komisi IV DPD RI di Kompleks parleman Senayan, Selasa 11 Juni 2024.

Ia mencontohkan ketimpangan terjadi seperti di wilayah Sulawesi nan pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, namun tingkat kemiskinannya 10,08 pada 2023 alias tetap di atas rata-rata kemiskinan nasional. Selanjutnya Maluku nan mencapai 12,29 persen dan Nusa Tenggara tetap pada kisaran 16,99 persen. Lalu Papua tingat kemiskinannya mencapai 24,76 persen pada 2023.

Ekonom senior Faisal Basri sebelumnya mengatakan peningkatan utang di era Jokowi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. “Utang naik, jika ekonominya tumbuh maka pedoman penerimaan pajak naik, ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ujarnya ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tantangan perekonomian domestik dan dunia juga terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Beberapa di antaranya pandemi Covid-19, bentrok geopolitik Timur Tengah, perang jual beli hingga suku kembang referensi di beberapa negara nan naik tinggi.

RIRI RAHAYU | ILONA ESTHERINA | ARIYANI WIDYASTUTI

Pilihan Editor Imbas Harga Properti Residensial Kuartal II Naik, Penjualan Melambat Jadi 7,3 Persen