3 Fakta Krusial Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mulai membatasi penjualan bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi, namalain pembatasan pertalite dan solar pada 1 Oktober 2024 mendatang. Meski sudah beredar tanggal penerapannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembatasan BBM subsidi itu tetap dalam proses sosialisasi.

“Belum ada keputusan, belum ada rapat,” kata Jokowi setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RS Sardjito, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, pembatasan ini bermaksud untuk mengatasi masalah polusi udara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, serta untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sistem pembatasan Pertalite bakal diatur melalui Peraturan Menteri ESDM, sehingga bukan lagi berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 nan sedang direvisi.

Adapun saat ini, kata Bahlil, pemerintah sedang membahas waktu nan tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. “Nantinya, peraturan mengenai pembelian BBM bersubsidi bakal diatur dalam Permen ESDM,” kata Bahlil di Jakarta pada 27 Agustus 2024, dilansir dari Antara.

Tidak Semua SPBU Diperbolehkan Menjual Pertalite

Pertamina telah mengonfirmasi bahwa tidak semua SPBU bakal diperbolehkan menjual Pertalite di masa mendatang. Pengaturan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pengedaran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan kuota nan telah ditetapkan oleh pemerintah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan SPBU nan diizinkan menjual Pertalite bakal dipilih berasas beberapa pertimbangan penting. Pertama, SPBU nan berada di jalur transportasi umum bakal diprioritaskan lantaran dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat nan betul-betul memerlukan BBM bersubsidi.

Selain itu, SPBU nan berada di area pemukiman menengah ke atas kemungkinan besar tidak bakal lagi diizinkan menjual Pertalite, mengingat masyarakat di wilayah tersebut umumnya mempunyai daya beli nan lebih tinggi dan mungkin tidak memerlukan subsidi BBM.

"Dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, di luar wilayah industri. Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi nan disalurkan bisa lebih tepat sasaran," kata Heppy, Kamis, 29 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Heppy juga menyebut bahwa SPBU nan berada di luar wilayah industri bakal diutamakan dalam penjualan Pertalite, untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh sektor industri besar nan semestinya tidak berjuntai pada subsidi.

"Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai kuota dan titik jasa jual nan telah ditetapkan BPH Migas," ujarnya.

Pendaftaran QR Code

Selain itu, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah dalam memastikan bahwa subsidi BBM diberikan kepada nan berhak. Salah satu langkah nan dilakukan adalah dengan memperkenalkan pendaftaran pengguna BBM bersubsidi melalui QR Code.

Sistem ini memungkinkan hanya kendaraan nan telah terdaftar nan dapat membeli Pertalite di SPBU. Bagi pengguna nan belum mendaftar, nomor polisi kendaraan mereka bakal dicatat oleh SPBU sebagai langkah pengawasan.

Menurut Heppy, penerapan sistem QR Code ini bakal diintensifkan di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Jawa, Madura, Bali (JAMALI), dan beberapa wilayah lainnya di luar Jawa.

Dengan langkah ini, pengedaran Pertalite diharapkan lebih terkendali dan sesuai dengan sasaran nan diinginkan pemerintah. Masyarakat pun diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan BBM bersubsidi dan mendukung pemerintah dalam upaya memastikan subsidi tepat sasaran.

Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi alias BPH Migas bakal terus memantau dan mengawasi penerapan patokan ini untuk memastikan bahwa tujuan dari subsidi BBM Pertalite dapat merata dan sesuai sasaran.

Kriteria Mobil nan Bisa Beli BBM Subsidi

Menurut Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, kendaraan nan diutamakan mendapatkan BBM subsidi meliputi pikulan umum dan kendaraan nan mengangkut bahan pangan alias bahan pokok. Langkah ini bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan subsidi oleh masyarakat nan bisa dan memastikan subsidi lebih tepat sasaran. 

“Nanti ada kategori kendaraan kelas mana nan boleh pakai solar, pakai pertalite. Umumnya nan dikasih, untuk kendaraan nan mengangkut bahan pangan, bahan pokok, pikulan umum,” kata Arifin di Komplek Kementerian ESDM, Jumat, 8 Maret 2024.

Di sisi lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengurangi kuota penyaluran Pertalite untuk tahun 2024 sebagai langkah awal dalam pengendalian konsumsi. Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim juga sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan mengenai kriteria pembatasan penggunaan Pertalite. 

Kriteria pertama adalah melarang semua kendaraan pelat hitam membeli BBM bersubsidi Pertalite. Kedua, hanya mobil di bawah 1.400 cc nan boleh mengonsumsi Pertalite. Sementara untuk motor, hanya dengan kapabilitas di bawah 150 cc nan nantinya tidak dilarang. 

“Dari sisi JBKP (jenis BBM unik penugasan) itu ada pembatasan, khususnya motor, semuanya selain di atas 150 cc, itu skenario-skenarionya. Selanjutnya, mobil pelat hitam ada dua skenario, semua mobil pelat hitam bakal dilarang alias pilihan kedua, mobil dengan kapabilitas maksimal 1.400 cc. Nah ini revisi nan kita ajukan opsinya,” ucap Abdul, seperti dikutip dari tribratanews.polri.go.id, Kamis, 11 Juli 2024. 

Kriteria ini sesuai dengan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 nan berisi pembatasan BBM bersubsidi bakal dilakukan sesuai dengan kapabilitas mesin. Untuk motor, hanya nan di bawah 250 cc. Sedangkan mobil, di bawah 1.400 cc.

Adapun daftar mobil menurut patokan nan boleh menggunakan BBM bersubsidi namalain tidak terkena pembatasan pertalite, adalah sebagai berikut:

Daihatsu 

Ayla 998 cc dan 1.197 cc

Sigra 998 cc dan 1.197 cc

Sirion 1.329 cc

Rocky 998 cc dan 1.198 cc

Xenia 1.329 cc 

Toyota 

Agya 1.197 cc 

Calya 1.197 cc

Iklan

Raize 998 cc dan 1.198 cc

Avanza 1.329 cc 

Kia

Picanto 1.248 cc

Seltos bensin 1.353 cc

Rio 1.348 cc 

Mercedes-Benz

A-Class 1.332 cc 

CLA 1.332 cc

GLA 200 1.332 cc

GLB 1.332 cc 

Honda

Brio 1.199 cc

Suzuki 

Ignis 1.197 cc 

S-Presso 998 cc

DFSK

Super Cab diesel 1.300 cc 

Peugeot 

2008 1.199 cc 

Volkswagen 

Tiguan 1.398 cc 

Polo 1.197 cc

T-Cross 999 cc.

Tata Ace EX2 702 cc 

Renault

Kiger 999 cc

Kwid 999 cc

Triber 999 cc 

Audi

Q3 1.395 cc

Wuling 

Formo S 1.206 cc.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | DANIEL A. FAJRI | YOLANDA AGNE | ANANDA BINTANG | ANDIKA DWI | MELYNDA DWI PUSPITA | KHOLIS KURNIA WATI
Pilihan editor: Rencana Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober, Begini Spesifikasi Pertalite