Agenda Jokowi di IKN sebelum 17 Agustus: Ketemu Gubernur se-Indonesia dan Sidang Kabinet, Tunda Undang Projo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi bakal kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara alias IKN pada 11-13 Agustus 2024. Ada sejumlah agenda, termasuk memimpin sidang kabinet perdana di kota baru pengganti ibu kota Jakarta itu.

"Ya tanggal 11 (Agustus) beliau (Presiden) ke sana, kelak tanggal 12-nya (Agustus) direncanakan, itu baru direncanakan, untuk sidang kabinet di sana," kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Presiden bertolak ke IKN pada Minggu, 11 Agustus 2024, dan keesokan harinya memimpin sidang kabinet, dan pada Selasa, 13 Agustus 2024, berjumpa Gubernur dari seluruh Indonesia nan diundang menyaksikan kemajuan pembangunan IKN.

Semula, Presiden dijadwalkan berjumpa 500 relawan pendukungnya, Projo, nan diundang ke IKN pada 10-11 Agustus. Namun undangan ini ditunda. Menurut Ketua Projo Budi Arie Setiadi, dia sudah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal penundaan Kamis pagi.

“Ini kan 17 Agustusan dulu, sampai upacara 17 Agustus, baru kami ke sana. Jadi mungkin tanggal 24-25 Pak Jokowi ajak relawan ke IKN,” kata Budi Arie di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Basuki menjelaskan bahwa Presiden Jokowi bakal berada di IKN pada 11-13 Agustus 2024, kemudian kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 2024.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat mengatakan bahwa sidang kabinet di IKN bakal diselenggarakan setelah memastikan prasarana penunjang, seperti listrik, air conditioner (AC) hingga furnitur tersedia.

Basuki pun merinci bahwa furnitur alias perabotan untuk kelengkapan sidang sudah dikirim dari Sekretariat Negara (Setneg) ke IKN, begitu juga dengan AC nan sudah tersedia.

"Furnitur kan dari Setneg sudah di sana semua, tinggal masang-masang. (AC) udah saya rasa," kata Basuki.

Sementara untuk air, Basuki memastikan pasokan sudah tersedia sampai ke Hotel Nusantara nan sebelumnya ditinjau oleh Presiden Jokowi, serta sampai ke persil-persil Gedung Kemenko.

Menjelang Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2024 di IKN, Basuki memastikan jalan sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sudah bisa dilalui, begitu juga dengan kesiapan Lapangan Upacara, Istana Garuda dan Istana Negara.

Dalam rentang waktu berada di IKN, Presiden dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama untuk lima proyek pembangunan, antara lain Kantor Bank BCA, Indogrosir, dan Swiss-Belhotel.

"Beliau di sana 11,12,13 (Agustus), 14 (Agustus) pulang, jadi di hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga," kata Basuki.

Alasan Keppres Pemindahan Ibu Kota Belum Diteken

Iklan

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa Pemerintah belum Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara lantaran memperhitungkan sejumlah variabel.

"Belum, belum diterbitkan. Keppres untuk pemindahan ibu kota negara itu 'kan banyak variabel nan kudu dihitung," kata Mensesneg Pratikno di Jakarta, Kamis.

Salah satu nan perlu dipertimbangkan, kata dia, adalah mengenai pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 nan kudu dilaksanakan di ibu kota negara.

"Pelantikan presiden itu 'kan kudu dilaksanakan di ibu kota negara. Jadi, jika ada keppres pemindahan, berfaedah kudu siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan wakil presiden nan baru. Jadi, banyak perihal nan kudu dipertimbangkan. Sampai sekarang keppres belum diterbitkan," katanya.

Menyoal kesempatan pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih tetap di Jakarta, Pratikno belum dapat memastikan perihal tersebut.

"Nanti kita lihat," ujarnya.

Berdasarkan catatan, Presiden Joko Widodo pada 8 Juli 2024 pernah menyatakan bahwa publikasi Keppres IKN tergantung pada progres pembangunan di IKN.

Ia mengatakan bahwa keppres bisa diterbitkan pemerintahan saat ini alias di pemerintahan berikutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita memandang situasi lapangan," kata Jokowi.

Jokowi mengaku tidak mau memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, Jokowi bakal memandang terlebih dulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

ANTARA | DANIEL A FAJRIE

Pilihan Editor Ini Kata Menteri sampai Presiden Jokowi Soal Reshuffle