AHY: Banyak Kemiskinan Struktural Disebabkan oleh Turun-temurun Tak Miliki Aset Tanah

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti penyelesaian rumor pertanahan dianggap sebagai perihal esensial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 

"Banyak juga kemiskinan struktur itu disebabkan oleh turun-temurun tidak mempunyai aset tanah,” kata AHY di Bandung, Jawa Barat, Ahad malam, 9 Juni  2024, seperti dikutip dari Antara.

AHY menyebut persoalan tanah tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Oleh lantaran itu, Kementerian ATR/BPN menggerakkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebab, dengan sertifikasi tanah, kata AHY, tak hanya memberikan keadilan dan kesejahteraan, tapi juga memberi nilai tambah ekonomi melalui pungutan PPh, BPHTB, PNBP, maupun kewenangan tanggungan.

“Khusus di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 saja economic value added-nya mencapai Rp 164,9 triliun,” ujar AHY.

Kesuksesan program PTSL nan dijalankan pihaknya pun telah diapresiasi banyak pihak. Salah satunya Bank Dunia nan mengundang pemerintah Indonesia untuk berbagi pengalaman mengenai penanganan rumor pertanahan dalam forum World Bank Land Conference.

Dalam kesempatan itu juga, AHY juga menggarisbawahi pentingnya pemerintah wilayah untuk segera mendapatkan status lengkap, ialah status nan diberikan kepada kota/kabupaten nan semua bagian tanahnya sudah terpetakan dan terdaftar dengan baik.

Iklan

“Hal ini banyak keuntungannya, termasuk khususnya bagi para kepala daerah, bagi pemerintah kota/kabupaten dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai tata ruang mengenai pertanahan,” kata AHY.

Tak hanya itu, dia juga menyampaikan bahwa status kota komplit bakal mempersempit terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan antarwarga, antara penduduk dengan perusahaan, pihak swasta, dan korporasi, maupun penduduk dengan pemerintah.

Apalagi saat ini, nyaris 60 persen laporan nan diterima Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berasosiasi dengan bentrok tanah pertanahan dan agraria.

Oleh karena itu, dia membujuk tiap pemangku kebijakan untuk terus bersinergi dalam menyelesaikan masalah pertanahan dan tata ruang. "Tolong kita bisa sama-sama carikan solusinya, jangan sampai berlarut-larut."

Pilihan Editor: Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara